WWW.KABARNUSANTARA.ID

Satu Informasi Untuk Nusantara

Ini Penjelasan Mendikbud Soal Banyaknya Keluhan PPDB

2 min read

Mendikbud Muhadjir Effendi

JAKARTA|KABARNUSANTARA.ID – Sistem zonasi yang dilakukan pemerintah dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019, menuai banyak protes dari banyak orangtua siswa. Namun, Menteri Pendidikan, Muhadjir Effendi meyakini system zonasi yang diterapkan, bisa menjadi solusi atas permasalahan pendidikan di Indonesia.

Dilansir dari Kompas.com, Muhadjir menyampaikan, dengan sistem zonasi saat ini, pemerintah daerah bisa lebih fokus melihat masalah yang ada di sekolah-sekolah di daerahnya. Pemerintah daerah, bisa sadar banyaknya sekolah yang perlu ditingkatkan mutunya.

Baca juga:

Sistem Zonasi Langgar Hak Orangtua dan Siswa, Ubah Nomenklatur Sekolah

“Ibarat wajah, kalau dari jauh kelihatan bagus, tapi setelah di close up, kelihatan bopeng-bopengnya. Setelah tahu masalah ini, akan kita selesaikan per zona mulai dari ketidakmerataan peserta didik, kesenjangan guru, ketidakmerataan guru, jomplangnya sarana prasarana antar sekolah,” jelas Muhadjir di komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (24/6/2019).

Muhadjir menegaskan, peningkatan kualitas pendidikan itu, hanya bisa dilakukan oleh pemerintah daerah. Karena, menurutnya dananya memang ada di pemerintah daerah. Pemerintah pusat tinggal meminta pemerintah daerah untuk membenahinya.

“Karena uangnya ada di daerah, ya tinggal kita meminta mereka agar membenahi banyaknya kontroversi. Bahwa sudah banyak yang sadar bahwa di daerahnya sekolahnya masih belum sebagus seperti yang didengung-dengungkan,” ujar Muhadjir.

Masalah dalam sistem zonasi yang diberlakukan saat ini, diakui Muhadjir di antaranya adalah kurangnya sekolah negeri di beberapa daerah. Masih ada beberapa zona yang tidak memiliki sekolah negeri yang cukup untuk menampung siswa yang ada di wilayah tersebut. Dengan sistem zonasi ini pula Muhadjir meyakini pemerintah bisa dengan mudah memetakan sekolah negeri baru.

“Jadi akan ketahuan nanti, kecamatan mana yang enggak ada SMP-nya, atau hanya ada satu SMA. Coba, dulu-dulu kan enggak ada yang tahu itu, (pemerintah) daerah tenang-tenang saja,” katanya.

Soal banyaknya siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri dan akhirnya memilih sekolah swasta, menurut Muhadjir kondisi ini akan memaksa pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas sekolah swasta. Dengan begitu, sekolah swasta dan negeri akan mengalami perbaikan dari segi infrastruktur hingga pengajarannya.

Baca juga:

Ridwan Kamil Usulkan Sekolah di Satu Lokasi, Mendikbud: Visioner Sekali

Muhadjir mengakui, akibat kebijakan zonasi dalam PPDB ini, dirinya memang menjadi target sasaran kekesalan masyarakat. Padahal, menurut Muhajjir pihak yang paling punya tanggung jawab besar untuk meningkatkan kualitas sekolah secara merata adalah pemerintah daerah.

“Memang yang disumpah serapah itu saya, tapi yang bertanggung jawab, yang diprotes itu, ya daerah-daerah, daerah harusnya menyadari, harus sadar dan segera bertindak memenuhi layanan dasar kepada rakyatnya,” katanya. (*)

Reporter : AMK

Editor: Mustika

2 thoughts on “Ini Penjelasan Mendikbud Soal Banyaknya Keluhan PPDB

Tinggalkan Balasan