GARUT, KABARNUSANTARA.ID – Dinilai masih ngambang, Kejaksaan Negeri Garut, Jawa Barat diminta mempercepat proses hukum kasus BOP dan Pokir dan dibuka secara transparan ke mata publik.
Walaupun jelang Serah Terima Jabatan (Sertijab) Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Garut dalam waktu dekat yang secara langsung akan membawa nuansa baru dan karena setiap pejabat punya cara memimpin yang berbeda, namun hal tersebut menjadi PR besar bagi pucuk pimpinan baru Kejari.
Pasalnya dalam periodisasi kepemimpinan Kejari sebelumnya masih menyisakan banyak perkara hukum yang sedang diproses oleh Kejaksaan Negeri Garut, salahsatunya persoalan BOP dan Pokir, yang hingga saat ini belum ada kepastian sampai mana prosesnya.
Ketua DPC Gerakan Pemuda Marhaen (GPM) Garut M Ramdan Mengungkapkan kekecewaanya terhadap kinerja Kejaksaan Negeri Garut yang sampai saat ini belum bisa menuntaskan proses supremasi hukum dalam kasus dugaan penyelewengan dana BOP dan Pokir.
“Jangan sampai proses penegakan supremasi hukum di Kabupaten Garut tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hingga akhirnya akan memberikan citra buruk terhadap kelembagaan Kejaksaan Negeri Garut,” tegasnya kepada kabarnusantara.id Kamis (05/08/21) sore.
Tak sampai disitu Ramdan juga menyebut, jelang Sertijab Kejari Garut, kejaksaan dapat menyampaikan kepada publik mengenai perkembangan kasus yang sedang ditanganinya tersebut.
“Disini saya mengajak segenap masyarakat untuk terlibat dalam mengawal setiap proses hukum yang sedang berjalan di Kabupaten Garut,” tukasnya.
Reporter : Hari Suhud
