LEGAL, KABARNUSNATARA.ID – Bersumber dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau Kemen PUPR yang Sebelum Beranjak Komen Dulu Ya
LEGAL, KABARNUSNATARA.ID - Bersumber dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau Kemen PUPR yang saat ini Sebelum Beranjak Komen Dulu Ya
KANAL (KABAR NASIONAL)
Zona Baca Tamat
Kategori: HUKUM
Kasus BOP dan POKIR DPRD Garut Tidak Berlanjut GPM Ancam Kerahkan Masa
GARUT, KABARNUSANTARA.ID – Desakan masyarakat terkait kejelasan isu BOP dan POKIR terus bermunculan, hal tersebut Sebelum Beranjak Komen Dulu Ya
Kasus BOP Pokir Kembali Mencuat Kejari Garut Belum Buka Suara
GARUT, KABARNUSANTARA.ID – Bergantinya pimpinan di lingkungan Kejaksaan Negeri (Kejari) Garut menjadi momentum penuntasan kasus Sebelum Beranjak Komen Dulu Ya
GPM Tuntut Kejari Garut Tuntaskan BOP dan Pokir Sebelum Sertijab
GARUT, KABARNUSANTARA.ID – Dinilai masih ngambang, Kejaksaan Negeri Garut, Jawa Barat diminta mempercepat proses hukum Sebelum Beranjak Komen Dulu Ya
Hasanudin Menilai Dalam Kondisi PPKM Darurat, Fungsi DPRD Garut Tidak Optimal Salurkan Aspirasi Warga
GARUT, KABARNUSANTARA.ID – Ditengah-tengah bencana kesehatan seperti saat ini, penting sekali peran DPRD Garut untuk Sebelum Beranjak Komen Dulu Ya
Akhirnya Kejagung Jebloskan Buronan Hendra Subrata ke Rutan di Salemba
JAKARTA, KABARNUSANTARA.ID – Akhirnya Hendra Subrata alias Anyi, seorang buronan Kejaksaan Agung (Kejagung) yang juga Sebelum Beranjak Komen Dulu Ya
Kisah Satu-satunya Penyidik KPK yang Tangani Kasus Harun Masiku Yang Terancam Kena Pecat
HUKUM, KABARNUSANTARA.ID – Satu-satunya penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang saat ini sedang menangani kasus Sebelum Beranjak Komen Dulu Ya
Harun Masiku Disebut Ada di Indonesia Akankan KPK Bergegas Menangkap?
HUKUM, KABARNUSANTARA.ID – Seorang buronan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Harun Masiku disebut berada di Indonesia, Sebelum Beranjak Komen Dulu Ya
Ini Poin-poin Penting Pendirian PT Perorangan UU Ciptakerja
Pendirian badan usaha berbentuk perseroan terbatas (PT) dapat dilakukan oleh satu orang. Ketentuan ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja untuk mendukung kemudahan berusaha. Aturan pelaksana pendirian PT perorangan tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.8 Tahun 2021
Ketum DPN PPKHI Datang Ke Garut, Pengurus DPC Siap Bantu Solusi Berbagai Perkara Hukum
GARUT, KABARNUSANTARA.ID – Dewan Pimpinan Nasional (DPN) PPKHI (Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia) lakukan Sebelum Beranjak Komen Dulu Ya