GARUT,KABARNUSANTARA ID- Keterlambatan Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin melakukan rotasi mutasi, maupun pengisian jabatan yang kosong di beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemkab Garut jadi sorotan masyarakat dalam program 100 hari kerjanya
Kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin dan Putri Karlina dinilai lamban, bahkan gagal dalam melakukan reformasi birokrasi, seperti yang disampaikan puluhan LSM, Ormas, Organisasi kemahasiswaan dan lain lain pada aksi Mimbar Bebas yang digelar di gedung DPRD Garut belum lama ini.
Syakur – Putri dinilai gagal melakukan Reformasi birokrasi, karena 100 hari kerja Bupati – Wakil Bupati banyak jabatan kosong di SKPD dibiarkan dipimpin oleh pejabat pelaksana teknis (Plt) tidak segera diisi oleh pejabat definitif.
Seakan hendak menghapus stigma gagal dalam melakukan perubahan, Bupati Syakur menegaskan, pelantikan pejabat definitif akan segera dilakukan.
” Minggu depan insya Alloh karena kita sekarang sudah final, minggu ini kita minta ijin ke Depdagri,” ungkapnya, Kamis (19/06/2025).
Syakur mengaku tak mau gegabah menempatkan pejabat, karenanya semua posisi dikonsultasikan dengan pihak yang berkompeten, seperti BKN dan pihak pihak yang mewakili pemerintahan pusat. Hal ini dilakukan katanya, supaya tidak ada kendala.
Syakur berjanji seluruh formasi jabatan yang kosong saat ini akan diisi pejabat definitif serentak. Baru setelah itu, lanjut Syakur akan segera melantik para camat.
Namun ditanya soal calon Direksi PDAM yang kini tinggal menunggu keputusannya untuk jabatan Dirut, Dirum dan Dirtek, Syakur masih bungkam.” Tanya saja Pansel,” jawabnya singkat. (Asep Soe ).
