Peringati HUT PDIP Ke-52, Tegaskan Sebagai Partai Wong Cilik, Yudha Minta Segera Bentuk Forum TJLSP

GARUT,KABARNUSANTARA. ID- HUT PDI P Ke-52 DPC. PDIP Kabupaten Garut menggelar nonton bareng pidato Ketum PDIP, Megawati Sukarno Putri, bakti sosial dan makan bareng para pedagang, juru parkir dan pemulung bertempat di Sekretariat DPC. PDI Perjuangan Kabupaten Garut jln. Merdeka Kecamatan Tarogong Kidul, Garut. Jum’at (10/1/2025).

Kegiatan HUT partai berlambang banteng tingkat Kabupaten Garut itu dihadiri langsung Yudha Puja Turnawan selaku Ketua DPC. PDI P Garut berserta jajaran, serta Bupati Garut terpilih Abdusy Syakur Amin dan tamu undangan lainnya.

Dalam kesempatan itu Yudha Puja Turnawan menegaskan, PDI Perjuangan merupakan partai wong cilik.

” Di momentum Ultah ke 52 ini saya menegaskan bahwa PDI Perjuangan partai milik wong cilik dan segenap partai mulai dari DPP, DPW, DPC, PAC, Ranting, Badan dan Satgas dipersembahkan untuk wong cilik,” tegasnya.

Setiap kader, lanjut Yudha, harus turun ke bawah temui rakyat, sapa rakyat, lindungi mereka, bahagiakan mereka, perjuangkan mereka yang lemah dan terpinggirkan.

“Kader PDI perjuangan harus selalu menunjukan kepedulian kepada masyarakat. Kader PDI Perjuangan harus menjadi obor bagi kehidupan rakyat. Setiap kader harus terus mengabdikan diri untuk kepentingan rakyat, menjadikan rakyat sebagai Cakrawati perjuangan, rakyat sebagai sumber sekaligus muara perjuangan partai,” katanya.

Dikesempatan itu, Yudha menyampaikan ucapan terima kasih pada Abdusy Syakur Amin selaku Bupati Garut terpilih atas kehadirannya dan yudha juga berpesan agar jabatan bupati bisa bermanfaat bagi masyarakat banyak.

Karena menurut dia, tahun 2025 anggaran untuk kewirausahaan janda masih dikisaran 60 juta dan anggaran disabilitas 250 juta belum naik signifikan. “Harapan saya ada perubahan dan pada tahun 2026 Bapak Bupati bisa mengoptimalkan APBD untuk.masyarkat Garut,” katanya.

Yudha berpesan kepada Syakur, agar forum Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan ( TJSLP) harus segera dibentuk untuk lebih mensejahterakan masyarakat kecil, sebab Perdanya sudah ada tahun 2017.

“Dengan segeranya di bentuk Forum TJSLP permasalahan sosial ekonomi, permasalahan masyarakat miskin ekstrim dan rumah roboh anggarannya bukan hanya dari APBD, tapi dari dana CSR. Dan alhamdulilah Pak Syakur berkomitmen akan segera membentuk forum TJSLP,” tuturnya..

Anggota DPRD Garut itu, meminta agar masyarakat yang tergolong mampu secara ekonomi tidak mengaku miskin, dengan merubah status pekerjaan menjadi Buruh Harian Lepas di KTP nya agar masuk DTKS. (Asep Soe).

Pos terkait

Tinggalkan Balasan