GARUT, KABARNUSANTARA.ID – Tak cuma PNS dan dosen yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk menerima bantuan sosial (Bansos). Hal serupa sempat dialami anak orang nomor satu di Garut.
Bupati Garut, Rudy Gunawan menyebut jika anaknya sempat masuk dalam daftar penerima Bansos sekitar tahun 2014 atau 2015. Padahal saat itu anaknya tengah berada di Amerika.
“Karena mau menikah, masih masuk ke KK saya. Terus masuk DTKS Kelurahan Paminggir. Padahal anak saya ada di Amerika,” ujar Rudy Gunawan ditemui di halaman Pemkab Garut, Jumat (22/7/2022)
Rudy tak banyak bicara soal penyebab anaknya bisa masuk dalam DTKS. Ia mempersilakan untuk menanyakan langsung kepada Dinas Sosial.
Mengenai adanya PNS dan dosen yang menerima bansos dan masuk DTKS, Rudy meminta untuk segera dilakukan verifikasi. Jika terbukti menerima bansos, ia meminta agar dikembalikan.
“Yang jelas PNS itu tidak boleh menerima bansos. Itu untuk warga tidak mampu,” pungkasnya.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Garut, Aji Sekarmadji juga irit bicara soal semrawutnya DTKS di Kabupaten Garut. Aji menyebut jika kini tengah melakukan verifikasi data faktual.
“TKSK sekarang lagi validasi ulang,” tuturnya.
Sebelumnya, Sekretaris Komisi IV DPRD Garut, Wawan Sutiawan mengungkapkan, pihaknya mengetahui adanya ribuan dan dosen di Garut yang jadi penerima Bansos setelah melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Sosial RI di Jakarta.
“Kita kaget dan heran, kok bisa statusnya PNS dan Dosen dapat bantuan,” kata Wawan.
Wawan menuturkan, pihak Kemensos saat dikunjungi Komisi IV DPRD Garut, membuka data DTKS. Dari data tersebut, Kemensos telah menandai nama-nama penerima yang statusnya adalah PNS dan Dosen yang jumlahnya mencapai 2800 orang penerima.
Wawan mengungkapkan, dari data yang ada di Kemensos, ada 1,9 juta warga Garut yang masuk dalam DTKS. Namun, hingga saat ini baru 1,2 juta orang yang telah menerima bantuan. Temasuk 2800 PNS dan dosen, sisanya belum menerima bantuan sama sekali.
“Dari 1,2 juta orang yang menerima bantuan, 240 ribu di antaranya tidak bisa diambil karena masalah identitas diri,” jelasnya.
Dengan 1,9 juta warga Garut masuk dalam DTKS, maka menurut Wawan Pemkab Garut sudah tidak bisa lagi menambah kuota DTKS, karena jumlah yang ada dalam DTKS, sudah setara dengan 80 persen jumlah penduduk Garut.(*)
