Satu Informasi Untuk Nusantara !

Reses di Daerah Bencana Perkotaan Masih Banyak Rutilahu dan Persoalan Lingkungan

2 min read

GARUT,KABARNUSANTARA.ID- Kampung (Kp) Dayeuhandap di Kelurahan Kotakulon, Kecamatan Garut Kota  merupakan daerah langganan  bencana banjir saat musim hujan. Seperti halnya tahun 2022  lalu sejumlah rumah di daerah padat penduduk ini mengalami rusak berat, sedang dan ringan akibat banjir bandang sungai Cipeujeuh yang merupakan daerah aliran sungai (Das) Cimaragas.

Daerah yang dekat dengan pusat pemerintahan Kabupaten Garut ini mendapat perhatian khusus dari anggota DPRD Garut, Yudha Puja Turnawan. Ia yang juga Ketua DPC PDIP Garut itu berkali malaksanakan bhakti sosial atau gotong royong membantu warga saat terjadi, maupun pascca bencana.

Kali ini pada reses masa  sidang I Tahun 2023 Yudha kembali turun ke Dayeuhandap untuk menyerap aspirasi masyarakat, setelah sepekan sebelumnya juga  melaksanakan penanaman pohon dan bersih bersih sungai Cipeujeuh dan bagi sembako pada momentum Hari Jadi PDIP ke 50 tahun.

” Khusus di sini mereka meminta ada perbaikan Das Cimaragas, sub Das Cimaragas ini sedimentasinya kita sudah gotong royong tahun lalu dan sekarang pendangkalannya makin parah. Tentunya Ini membutuhkan kajian teknis dari dinas PUPR dan memerlukan biaya yang cukup besar,” katanya kepada wartawan, saat reses, Selasa (24/01/2023)

Selain itu kata Yudha, di daerah perkotaan tersebut  tidak ada drainase yang mengakibatkan air mudah meluap saat terjadi hujan lebat dan menggenangi permukiman penduduk.

Kemudian juga rumah tidak layak huni  (Rutilahu) disekitar Kp. Dayeuhandap ini sebutnya, masih cukup banyak, fan pihaknya juga pernah berapa kali melaksanakan swadaya gotong royong, pernah juga pengalokasian dari aspirasi untuk 3 rumah.

“Tapi ternyata tidak cukup, karena masih banyaknya rumah tidak layak huni. Nah ini mungkin saya nanti meminta pemerintah daerah untuk memperhatikan perkotaan, karena sebenarnya di undang-undang pemerintahan daerah sarana prasarana perkotaan itu kelurahan yang namanya entitas kelurahan itu menjadi prioritas,” katanya.

Pada  reses pertama tahun ini pihaknya mengundang Bapedda Garut  yang diwakili Asep Nugraha agar sulan  usulan ini  bisa masuk ke dalam RKPD agar secara detail tidak tercoret dalam verifikasi validasi.

” Di wilayah Kel. Kota Kulon itu banyak warga yang BPJS nya nonaktif nah tentu ini kita akan telusuri kalau kemudian BPJS APBN kita akan usahakan mutasi ke BPJS APBD Garut,” imbuhnya.

Disebutkannya, untuk  tahun 2023 ini ada penambahan jumlah warga tidak mampu yang dibiayai oleh BPJS Garut sekitar 100.000. ( Jay).

Tinggalkan Balasan