TASIKMALAYA, KABARNUSANTARA.ID – Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Nurhayati kembali menyapa konstituennya di Kota Tasikmalaya. Kali ini di Kelurahan Setiajaya, Keacmatan Cibeureum, Kota Tasikmalaya, Rabu (29/5/2024).
Di hapadan ratusan warga, Nurhayati mengurai kiprah Komisi IX DPR RI dalam upaya mempercepat penurunan stunting di Indonesia.
Rumus jitu Nurhayati ini menanggapi naiknya prevalensi stunting di Kota Tasikmalaya berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2023 lalu. Merujuk SSGI 2023, prevalensi stunting di Kota Tasikmalaya ini tidak turun, malah naik 4,7 persen, yaitu dari 22,4 persen pada 2022 menjadi 27,1 persen pada 2023.
“Lalu solusi dari saya sebagai anggota DPR RI bagaimana? Penanganan stunting itu harusnya dilakukan dengan dua intervensi, yaitu intervensi spesifik dan intervensi sensitif,” ungkapnya.
Intervensi spesifik dilakukan sesuai kelompok sasaran. Untuk remaja putri, intervensi dilakukan melalui skrining anemia dan konsumsi tablet tambah darah (TTD). Untuk ibu hamil, intervensi dilakukan melalui pemeriksaan kehamilan (ANC) minimal enam kali, konsumsi TTD, dan pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil kurang energi kronis (KEK).
Untuk anak di bawah lima tahun (Balita), intervensi berupa pemantauan pertumbuhan balita, air susu ibu (ASI) ASI eksklusif selama enam bulan, dan pemberian makanan pendamping ASI (MPASI) kaya protein hewani bagi baduta, tata laksana balita dengan masalah gizi, dan peningkatan cakupan serta perluasan imunisasi dasar lengkap. Tidak kalah pentingnya adalah menghindari buang air besar sembarangan.
“Nah intervensi spesifik ini berkontribusi sebesar 30 persen bagi penanganan stunting. Sedangkan intervensi sensitif berkontribusi 70 persen. Karena itu, tentunya ini juga harus menjadi perhatian pemerintah pusat dan daerah. Intervensi sensitif ini merupakan upaya pencegahan yang tidak secara tidak langsung pada kelompok sasaran,” jelasnya.
Dia mencontohkan, intervensi sensitif berupa air minum dan sanitasi. Penting bagi keluarga balita bermasalah gizi dan bumil KEK mendapat akses sanitasi dan air bersih.
“Di Parakannyasag ini yang sudah memenuhi open defecation free (ODF) atau bebas BAB sembarangan sebanyak 2.076 kepala keluarga yang sudah memiliki septic tank. Sedangkan yang belum memiliki septic tank atau kebutuhan jamban yang diperlukan saat ini sebanyak 979 kepala keluarga. Ini perlu kita intervensi,” tegasnya.
Menurutnya, salah satu faktor pemicunya ialah kurangnya lahan untuk pembuatan septic tank. Juga taraf ekonomi masyarakat lemah dengan sebagian besar pekerjaannya sebagai buruh harian lepas dan buruh tani.
Selain itu, kebutuhan air bersih atau sumur bor yang berlokasi di RT 03 RW 08 Kadupugur, RT 02 RW 09, RW06 Salamnunggal, RW 11 Parakannyasag, dan Ciroyom RT 01, RT 03, RT 02 RW 13 Kelurahan Parakannyasag untuk di wilayah RW 13 yang menjadi SK Kota Kumuh akan dibangun MCK Air Bersih dan lain-lain.
Bentuk lain intervensi sensitif adalah pelayanan gizi dan kesehatan, edukasi dan konseling, dan perubahan perilaku. Kemudian, akses pangan bergizi bagi keluarga miskin dengan balita bermasalah gizi dan bumil KEK mendapat bantuan sosial, baik tunai maupun nontunai. Keluarga balita bermasalah gizi dan bumil KEK di kecamatan rawan pangan mendapat bantuan pangan.
Selain itu, SDM di puskesmas juga harus diperhatikan, jadi setiap puskesmas itu harus ada dokter kandungan (SPOG) dan dokter anak. Begitu juga dengan alkes di puskesmas, alat antropometri di posyandu harus memadai, karena berpengaruh ke pengukuran.
“SPOG harus jadi supervisi satu puskesmas. Mereka gak cuma supervisi tapi bertindak jadi konsulen langsung dalam memeriksa ibu hamil. Juga mengawasi anak untuk menangani gizi buruk agar tak masuk ke wasting, supaya tak masuk ke stunting. Tentunya, kesejahteraan para nakes ini juga wajib diperhatikan karena mereka garda terdepan bagi kesehatan masyarakat,” tandasnya. (*)
