JAKARTA|KABARNUSANTARA.ID – Gagasan ini dimunculkan oleh Presiden China Xi Jinping pada tahun 2013. Tujuannya memperbaiki jalur perdagangan dan ekonomi antarnegara di Asia dan sekitarnya.
Tanggal 25-28 April 2019, Indonesia bersama 36 negara lainnya hadir dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) One Belt, One Road Forum kedua di Beijing, China. Delegasi Indoneia di antaranya Wakil Presiden Jusuf Kalla bersama beberapa menteri Kabinet Kerja, antara lain Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Luar Negeri Retno L.P. Marsudi, serta Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir.
Baca juga:
Dari Pontren Darussalam Wanaraja, Ribuan Ulama Suarakan Penolakan OBOR Indonesia-China
Dalam OBOR atau Satu Sabuk Satu jalan, China menawarkan keuntungan ekonomi seperti kenaikan pendapatan pajak dan penyerapan tenaga kerja. Dalam proyek ini kerjasama difokuskan dalam investasi infrastruktur, material konstruksi, kereta api, jalan raya, mobil, real estate, jaringan listrik, besi, dan baja.
Dimuat Alinea.id (Jumat, 10 Mei 2019), Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menuturkan, kerja sama Indonesia dengan China dalam OBOR tak menggunakan skema antarpemerintah, tetapi model business to business. Dalam OBOR, lanjutnya, Indonesia menawarkan proyek di empat wilayah, yakni Sumatera Utara, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, dan Bali.
Luhut menyatakan, tak ada alasan muncul kekhawatiran seolah-olah Indonesia akan dijual dalam OBOR. Luhut mengatakan, dalam OBOR, .
Indonesia sudah meneken 23 nota kesepahaman antara pebisnis Indonesia dan China dalam KTT One Belt, One Road Forum kedua di Beijing, China pada Jumat (26/4). Dari 23 proyek itu, nilai investasi 14 nota kesepahaman senial US$14,2. Sedangkan total proyek yang ditawarkan sebanyak 28, dengan nilai mencapai US$91 miliar, atau setara Rp1.288 triliun.
Sementara itu, ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Moh Zulfikar (Republika, 13 Mei 2019) mengatakan, pemerintah Indonesia harus mewaspadai investasi besar-besaran Cina di Indonesia dalam misi Belt Road Iniative (BRI). Sebab, investasi itu dapat menimbulkan debt trap atau jebakan utang.
Ia menjelaskan, Cina telah melakukan beberapa cara untuk mendapatkan simpati dari negara-negara dalam proyek BRI. Penggunaan prinsip B2B (Business to Business) digunakan oleh Cina untuk BRI membuat negara-negara yang terkena dampak merasa bahwa mereka hanya berhadapan dengan ‘aktor-aktor kecil dari Cina’.
Padahal dalam struktur ekonomi Cina, perusahaan-perusahaan Cina adalah BUMN yang mana pemerintah masih bermain peran. Jika memang perusahaan privat bermain, mereka juga biasanya dipimpin oleh orang-orang yang masih punya keterkaitan dengan Partai Komunis Cina.
Reporter: ESR
Editor : Mustika
