Sengketa Musda X Partai Golkar Garut, 25 PK Mendesak DPD Jabar Bertanggungjawab

  • Whatsapp
Sulaiman Purna Wakil Ketua DPD Partai Golkar Garut/ Sekretaris MKGR Dok : Evan SR

GARUT, KABARNUSANTARA.ID – Musda X Partai Golkar Kab Garut, Jawa Barat yang telah dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 2020 lalu, masih menyisahkan berbagai tanda tanya terkait model penyelesaiannya.

Proses sengketa yang telah disidangkan di Mahkamah Partai (MP) Golkar di Jakarta sebanyak tiga kali, belum menghasilkan keputusan yang menjamin serta rasa nyaman bagi pimpinan Kecamatan Partai Golkar di Kab. Garut.

Bacaan Lainnya

Berkaitan dengan hal tersebut DPD Partai Golkar Jabar dinilai memiliki keharusan untuk bertanggungjawab atas sengketa Musda X Partai Golkar Garut, namun demikian pimpinan partai Golkar Jabar telah memainkan mekanisme internal partai Golkar dan bertindak sewenang-wenang dengan menafikan aturan main organisasi dan tidak menghormati persidangan sengketa di mahkamah partai (MP).

” Sebagai pimpinan kecamatan akan selalu mematuhi aturan main dalam sengketa Musda X yang telah selesai bersidang dan menunggu keputusan MP. Eh malah DPD Jabar menerbitkan SK untuk Euis Ida Wartiah sebagai Ketua DPD Partai Golkar, saat yang sama para pihak yang menandatangan SK DPD Kabupaten/Kota di Jabar sedang dalam sidang sengketa di MP, lalu pertanyaanya, DPD Jabar ngerti ngak sih aturan organisasi, etika dan nilai luhur dalam menjaga hak konstitusi kader, itu penting lho,” ujar Ahmad Sudaryan Ketua PK Selawi melalui sambungan telpon kepada kabarnusantara.id Kamis (9/04/20) malam.

Hal Ini yang membuat masalah makin berlarut-larut tambah Ahmad Sudaryan Ketua PK Selaawi.

Saat dihubungi terpisah Ketua Partai Golkar Kec Caringin Dede Rahardjo memberi penjelasan terkait pola organisasi yang dilaksanakan oleh DPD PG Jabar yang dinilai sesat nalar dalam berorganisasi. Dede menuduh pihak Jabar hanya mementingkan kelompok dan golongan tertentu.

“Sesungguhnya Partai Golkar memiliki sumberdaya mumpuni jika dikelola dengan baik, hal ini akan menjadi kontribusi maksimal dalam memajukan partai dimasa datang,” jelasnya.

Sebagai kader golkar yang baik, dalam berorganisasi harus mengikuti mekanisme partai, hal tersebut sebagai upaya untuk menjaga tradisi kaderisasi yang baik dan benar, sedangkan dalam menyikapi sengketa partai yang terjadi di Garut, DPD Partai Golkar Jabar dalam mengeluarkan keputusan harus menunggu ketetapan mutlak dari MP.

“Harusnya jangan mengeluarkan keputusan dulu sebelum ada keputusan tetap dari MP, ya kita sama-sama jaga soliditas dan solidaritas kader Golkar Garut yang perlu dirawat. Hormati juga hak-hak konstitusi kader sehingga semua terjaga dan nyaman,” terang Sulaiman, ST Sekretaris MKGR Garut.

Dengan adanya PLT Ketua DPD Golkar Jabar, maka besar keinginan pimpinan PK Golkar Garut untuk menyampaikan aspirasi tentang perjalanan sengketa Musda X Partai Golkar Kab. Garut kepada Ketua PLT Partai Golkar Jabar.

Hingga berita ini diturunkan belum ada tanggapan resmi dari pihak DPD Partai Golkar Jabar.

Pos terkait