GARUT, KABARNUSANTARA.ID – Pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan penghargaan kepada Kabupaten Garut sebagai Terbaik I dalam penilaian Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2024 Tingkat Provinsi Jawa Barat.
Penghargaan tersebut langsung diserahkan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, dan diterima langsung oleh Penjabat (Pj) Bupati Garut, Barnas Adjidin, dalam acara Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Jawa Barat di Trans Luxury Hotel, Kota Bandung, Senin (22/04/2024).
Adanya penghargaan tersebut, Serikat Hijau Indonesia (SHI) menganggap penghargaan pembangunan yang diterima Pemkab Garut tidak sesuai dengan kenyataan pembangunan di lapangan. Di mana pembangunan di Kabupaten Garut sampai saat ini belum memuaskan masyarakat.
“Harusnya Pj Bupati Garut malu dan tidak menerima penghargaan pembangunan yang diberikan oleh pemerintahan provinsi, karena pembangunan khususnya infrastruktur tidak sesuai realita,” ujar Ketua DPD SHI Garut, Aa Usep Ebit Mulyana kepada wartawan, Kamis (25/4/2024).
Ebit mencontohkan pembangunan infrastuktur, sampai saat ini masih banyak jalan-jalan yang rusak berat, bahkan banyak pembangunan infrastuktur yang mangkrak.
“Kita memiliki dokumen foto-foto mengenai proyek yang dikerjakan Dinas PUPR Garut yang sampai saat ini belum tuntas, bahkan terindikasi melanggar hukum,” ujarnya.
Seperti halnya pembangunan jalan di Jayasena, Desa Mekarjaya, Kecamatan Cikajang, yang sampai saat ini kondisinye terbengkalai dan tidak jelas tujuan pembangunan jalan tersebut.
“Jangan jauh – jauh ke Garur Selatan atau Utara yang sulit dikangkau, ruas jalan sekitar Jalan Citeureup saja yang notabene ada di sekitar Pemda kondisinya rusak, sehingga para pengguna jalan tidak nyaman,” terangnya.
Dengan kondisi infrastruktur banyak yang rusak ini, kata kata dia, itu semua fakta bahwa pembangunan di Kabupaten Garut tidak terencana dengan baik dan hanya menghambur-hamburkan anggaran.
Bukan hanya pembangunan infrastruktur saja yang dianggap gagal, Menurut Ebit, penanggulangan kemiskinan juga masih belum maksimal.
“Penanganan kemiskinan ekstrim yang menjadi isu sentral diakhir masa jabatan Rudy-Helmi sampai saat masih belum berjalan dengan baik,” ujarnya.
Maka dari itu, Ebit meminta Pj Bupati Garut jangan dulu gembira atas penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebelum meninjau banyak pembangunan yang dinilai malah lebih buruk dari kabupaten lain di Jawa Barat.
“Harusnya Pj bupati mengevaluasi kinerja para SKPD jauh-jauh hari, sehingga program-program yang kurang baik bisa segera diperbaiki, bukan malah senang dengan penghargaan,” paparnya. (*)
