GARUT ,KABARNUSANTARA.ID – Partai Bulan Bintang ( PBB) lahir sebagai partai politik Indonesia yang berazaskan islam berdiri pada 17 Juli 1998 di Jakarta. PBB dideklarasikan pada 26 juli 1998 di halaman Masjid Al-Azhar Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
Hal itu diutarakan Wakil Ketua DPC. PBB Kabupaten Garut, Jawa Barat, Dani Ruswanda ditemui di Sekretariat PBB Garut, Jln. Gordah, Kecamatan Tarogong Kidul Garut. Sabtu, (27/1/2024).
“Partai Bulan Bintang didirikan dan didukung ormas-ormas islam nasional yaitu Dewan Dawah Islamiyah Indonesia (DDII), Ikatan Cendekiawan Muslim Insonesia (ICMI), Badan Koordinasi dan Silaturahmi Pondok Pesantren Indonesia (BKSPPI) dan Forum Ukhuwah Islamiyah (FUI) dan beberapa ormas islam lainnya,” katanya.
Sebagai partai islam yang mengambil dari insfirasi Masyumi. PBB melandaskan perjuangan pada islam yang universal dan berifat rahmatan lil’alamin yaitu rahmat bagi seluruh alam.
“Maka stigmanisasi PBB milik suatu ormas atau dicap milik suatu ormas tertentu, itu tidak benar akan tetapi saya menghormati seluruh ormas islam yang mendeklarasikan,” tegasnya.
Caleg DPRD Garut nomer urut 1 di Dapil 3 itu berharap, Partai Bulan Bintang sekarang dan kedepan bisa berjaya, berdedikasi, bermanfaat dan membawa Indonesia ke arah lebih baik.
Dikatakan Dani, misi dan visi PBB jelas ada namun tidak bisa disampaikan dalam waktu pendek. Yang intinya, kata Dani, seorang anggota DPRD punya fungsi dan tugasnya. Legislatif punya 3 tugas pertama membuat Perda bersama.Bupati, bugeting (pembuat anggaran) dan pengawasan.
“Ada kata-kata kalau menang bisa gini gitu, itu tidak benar sebab fungsi legislatif hanya 3,” katanya.
“Dari berbagai pertemuan dari berbagi aspirasi yang berkembang, insya Alloh kita Partai Bulan Bintang akan memberikan warna yang bermanfaat,” katanya.
Selama ini menurut Dani, legislatif tidak menjalankan 3 fungsinya dengan baik dan benar.
“Banyak kekurangan tidak ada kontribusi yang nyata kontribusinya buat pembangunan Garut. Garut masih terpuruk,” tandasnya.
Selanjutnya, kata Dani, kelangkaan pupuk selama ini karena kurangnya pengawasan dari legislatif.
” Ini PR buat kita bagaimana subsidi pupuk bisa tersalurkan dengan tepat pada petani.insya Alloh kita akan mengawasi supaya pupuk bisa nyampai pada petani,” katanya.
Menurutnya, ustadz dan guru ngaji wajib men dapatkan insentif sebagaimana mestinya, karena jasanya sangat besar di dalam mencetak dan membina karakter bangsa melalui pendidikan agama. (*)
