TASIKMALAYA, KABARNUSANTARA.ID – Pemerintah Provinsi Jawa Barat, menyampaikan permohonan maaf terkait keberadaan jalan di Kabupaten Tasikmalaya yang belum tersentuh pembangunan sejak kemerdekaan Republik Indonesia.
Pemerintah provinsi akan melihat dan kordinasi dengan pemerintah Kabupaten Tasikmalaya untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan ini.
Wakil Gubernur, UU Ruzhanul Ulum menyampaikan pembangunan infrastruktur di targetkan 40 persen setiap tahun sesuai Nawacita Presiden Jokowi Dodo.
Namun, tanggung jawab infrastruktur disesuaikan tahapan dan tanggung jawabnya. Jalan nasional ditanggung pusat, jalan provinsi ditanggung provinsi dan jalan kabupaten/ kota ditanggung masing-masing kabupaten/ kota.
“Jalan nasional tanggung jawab pemerintah pusat, jalan provinsi oleh provinsi jalan kabupaten kota oleh kabupaten/ kota. Masyarakat harus paham dan tahu biar tidak menyelahkan semua pemerintan secara keseluruhan,” ujar Uu Ruzhanul ulum, melalui telfon, jumat (3/1/20).
Diakui Uu, keterbatasan anggaran menyebabkan pembangunan infrasteuktur belum maksimal dilakukan secara menyeluruh.
“Kami sampaikan permohonan maaf kepada masyarakat seandainya di Jawa Barat ada jalan yang belum hotmix dan lapen bagus karena keterbatasan anggaran dan informasi yang sampai kepada kami,” tambah Uu.
Prinsipnya Pemerintah Provinsi akan membantu keuangan untuk pembangunan jalan kabupaten dengan catatan terdapat permohonan dari pemerintah kabupaten.
“Kalau ada di Kecamatan Puspahiang ada jalan seperti itu kami bisa bantu dengan cara memberikan bantuan keuangan ke pemerintah kabupaten tetapi kalau bisa permohonan tersebut dismapaikan oleh masyarakat ke pemkab dan disampaikan ke Pemerintah Provinsi,” tambah Uu.
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya mengakui terdapat keterbatasan anggaran untuk membangun jalan Kabupaten. Jumlah panjang jalan Kabupaten di Tasikmalaya mencapai 1303 kilometer. 68 persen sudah mendapat perbaikan tetapi sisanya masih rusak.
Pemkab Tasikmalaya andalkan bantuan keuangan dari Provinsi dan pusat melalui DAU dan DAK dari pusat untuk bangun jalan. Anggaran untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan hanya 130 milyar pertahun.
Pemerintah Kabupaten hanya bisa membangun 30 sampai 40 kilometer pertahun jalan Kabupaten dari total yang rusak hampir 400 hingga 500 kilometer di seluruh kabupaten.
“Panjang jalan 1303 kilometer di Kabupaten Tasikmalaya, kemudian 68 persen masih pemantafan jalan jadi 30 persen lebih rusak. jadi daru 1303 kilometer kurang lebih 400 sampai 500 kilometer rusak. Kondisi anggaran terbatas hanya bankeu banprov, DAK dan DAU yang digunakan membangun dan memperbaiki jalan. Jadi Setiap tahun hanya 30 sampai 40 kilometer saja,” ungkap Atep Dadi Sumardi Kepala Bidang (Kabid) Jalan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman Kabupaten Tasikmalaya.
Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya tidak menganaktirikan wilayah tertentu. Keberadaan Jalan mandalasari yang belum tersentuh pembangunan sejak kemerdekaan RI, masih dalam tahapan giliran pembangunan. Prosesnya perlahan ditambah agar ruas jalan ini semakin panjang yang diaspal.
“Prinsifnya pemda tidak anak tirikan wilayah tertentu, tapi keterbatasan anggaran jadi nunggu giliran,” pungks Atep.
Anggota Komisi Empat, fraksi gerindra Wida Otiva meminta agar pemerintah memprioritaskan pembangunan jalan Desa Mandalasari.
“Masyarakat kasihan puluhan tahun jalan rusak, kami sebagai wakil masyarakat meminta agar jalan mandalasari diprioritaskan pembangunanaya 2020 ini, saya motivasi jadi anggota dewan ini, karena ingin membantu masyarakat Mandalasari agar dapat jalan bagus, saya akan sekuat tenaga memperjuangkanya, karena jalan ini belum tersentuh bantuan pusat, Provinsi, dan Pemkab Tasikmalaya.” ucap Wida Otiva.
Reporter : Ucue
Editor : Slamet Timur
