KABAR NUSANTARA – Usai diskusi publik Pemerhati Hukum Ketatanegaraan asal STH Garut, mengungkapkan bahwa PKPU no 4 Tahun 2017 tentang kampanye, harus menjadi sarana yang di implementasikan dengan baik, dalam hal ini KPUD garut harus membuat debat publik dengan metodologi elaboratif, dengan konsep yang ditawarkan adalah penggabungan Behaviour Event Interview dengan Compentency Base Interview didalam sebuah materi Debat Publik.
“Hal ini penting sebagai tujuan objektivitas masyrakat dalam memilih wajib berdasarkan kapabilitas yang dimiliki para calon yang akan menggunakan penggalian berbasis metedologi ilmiah agar Output Deliverable benar-benar dapat menjadi konsumsi masyarakat terutama yang memiliki hak pilih yang dengan sarana debat publik yang komptenen yang dilakukan KPUD Garut,”.
Menurut indra hal tersebut menjadi barang tentu, yang akan membuka mata publik Garut dalam menentukan pilihannya sesuai kapasitas dan kapabilitas. Ruang lingkup yang akan menjadi materi debat oleh moderator Independent adalah
Penggalian penguasaan Cabup/Cawabup terakit Pembuatan beschiking, regeling dan diskresi berbasis konsep akademis.
“Penggalian tentang jangkauan Kemampuan Cabup/Cawabup dalam meng identifikasi permasalahan dan dapat mengkategorikan permasalahan dalam skala prioritas.
Mampu menjelasakan konsep koherensi dalam penentuan kebijakan yang memuat landasan teoritic dan empirik,”.
Tambah indra Penggalian tentang kemampuan cabup/cawabup terkait APBD Berbasis Kinerja. Penggalian tentang kemampuan cabup/cawabup dalam pemahaman Peraturan perundang-undangan secara konkuren. Penggalian tentang kemampuan Cabup/cawabup dalam memahami konsep desentralisasi secara komperhensif.
“Penggalian tentang kemampuan Cabup/Cawabup dalam menggali Potensi daerah yang berimplikasi terhadap pertumbuhan PAD secara mendalam dan kemampuan menterjemahkan setiap rencana dengan pertimbangan Timeline, Root Cause Analisis serta metedologi yang digunakan dalam mencapai program-program unggulan para calon,”.
Penggalian tentang kemampuan Cabup/Cawabup dalam program 100 hari kerja pertama harus ter akomodir dalam rencana yang terukur dan dapat dicapai secara realistis. Dengan metodologi ini diharapkan Output kapasitas para cabup dan cawabup dapat teri indikasi dan menjadi parameter utama dalam pemilihan.
“Peran KPUD Garut tidak hanya bekerja normatif saja, namun mengembangkan tekhnik-tekhnik debat publik sekaligus menjadi ajang uji publik adalah sebuah terobosan untuk mengikis praktek-praktek penilaian subjektif dengan money politik ataupun intimidasi-intimidasi kepentingan,”.
Jika konsep ini diterima , saya secara independen akan membuatkan derivatif dari program ini untuk membuat batasan-batasan materi agar berjalan efektip dan optimal, Tutup Indra.
(Evan/red)
