NASIONAL, KABARNUSANTARA.ID – Anggota DPRD Jawa Barat Komisi V Ade Kaca bersyukur bisa berangkat haji pada tahun ini.
Setelah menunggu beberapa tahun dan ditunda dua tahun akibat Pademi COVID-19.
“Alhamduliah bisa berangkat haji tahun ini, setalah dua tahun ditunda oleh Pemerintah Saudi,” katanya.
Di tanah suci ia akan mendoakan yang terbaik untuk masyarakat di Jawa Barat.
Sementara itu untuk terus meningkatkan pelayanan haji kepada masyarakat di Kantor Kementerian Agama baik tingkat kanwil maupun tingkat kabupaten dan kota.
Salah satu cara dalam memperbaiki pelayanan haji adalah dengan memilih dan memberangkatkan petugas haji yang cakap.
Demikian dikatakan Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Barat, H. A. Buchori ketika membuka rapat kerja kantor Kementerian Agama Kota Bekasi, Kamis-Jumat 30-31 Maret di Cisarua Kabupaten Bogor.
H.A Buchori menekankan agar Kankemenag kabupaten dan kota memilih dan menseleksi petugas haji yang mampu melayani jamaah haji.
Jangan sampai memberangkatkan petugas yang tidak mampu memberikan pelayanan. Karena itu diperlukan petugas haji yang cakap, mampu membaca Alquran, membaca doa, tahu hukum dan tata pelaksanaan ibadah haji.
“Jangan diberangkatkan petugas haji yang tak mampu, bagaimana nanti dia melayani jamaah kalau berdoa saja tidak bisa,” tegas Kakanwil.
Karena itu, lanjut Kakanwil, proses seleksi petugas haji mesti diperketat. Jangan sampai kecolongan memberangkatkan petugas haji yang tidak mampu.
Dalam kesempatan tersebut, Kakanwil juga menginformasikan mengenai pembiayaan petugas TPHD. Untuk tahun ini, TPHD dibayarkan dengan real cost.
Artinya, biaya yang dikeluarkan sesuai dengan pembiayaan keberangkatan haji. Biaya untuk itu antara Rp. 69 juta hingga 70 Juta. Begitu juga yang diberikan oleh KBIH, tetep 69-70 juta.
“Sosialisasikan ini ke masyarakat, agar masyarakat tahu dan paham kisaran pembiayaan haji yang sebenarnya,” Ujarnya.
