Usai Bulan Puasa, Golkar Tentukan Nama Calon Ketua DPRD Garut Pengganti Ade

  • Whatsapp
Ketua DPD Partai Golkar Garut Ade Ginanjar. (Foto: Jaya/Kabar Nusantara)



GARUT|KABARNUSANTARA.ID – Partai Golkar dipastikan jadi pemenang Pemilu Legislatif (Pileg) 2019 di Kabupaten Garut dengan meraih suara terbanyak. Meskipun raihan kursi di DPRD Garut sama dengan raihan kursi Partai Gerindra, yakni 8 kursi, namun dari sisi perolehan suara, Golkar lebih banyak dari Gerindra. Ini artinya kursi Ketua DPRD Garut akan kembali menjadi milik Golkar.

Usai bulan puasa, Golkar akan menentukan siapa dari 8 kadernya yang lolos ke DPRD Garut yang layak menduduki kursi Ketua DPRD.

Bacaan Lainnya

Baca juga:

Budi Muller Ditemukan Tewas, Jenazahnya Tergeletak di Bawah Jembatan Kereta Api Leuwigoong

“Untuk penentuan nama pemegang ketua dewan, nanti akan kita bahas dalam rapat pleno partai di DPD setelah puasa, karena aturannya ada dalam PO dari pusat. Dalam PO disebutkan harus yang berpengalaman,” ungkap Ketua DPD Golkar Kabupaten Garut, Ade Ginanjar,ditemui di Kantor DPD Golkar Jl. Ahmad Yani, Garut, Selasa (7/5/2019).

Ia menambahkan, berdasarkan peraturan KPU, partai yang memperoleh suara paling banyak berhak mendapatkan kursi pimpinan legislatif.

“Jadi walaupun sama-sama meraih 8 kursi dengan Gerindra, tapi untuk perolehan suara, kita masih unggul. Artinya secara otomatis berdasarkan undang – undang, alhamdulillah untuk kursi ketua dewan masih kita pegang,” ujarnya.

Menurutnya, penentuan nama yang akan menduduki kursi ketua dewan, diatur dalam peraturan organisasi (PO) Golkar. Di antara poin penting dalam PO tersebut, kata Ade, adalah harus yang sudah berpengalaman menjadi anggota dewan. Selain berpengalaman, tambahnya, loyalitas dan dedikasi terhadap Golkar pun menjadi prasyarat calon ketua dewan.

“Karena itu, siapa pun pengganti saya nanti, tetap akan membawa Golkar menjadi pemenang di Kabupaten Garut,” tandasnya.

Baca juga:

Berkah Gedung Baru PKB Raih 6 Kursi di DPRD Garut, Inilah Mereka

Terkait nama calon Ketua DPRD Garut, Ade mengaku belum berani menyebutkannya.

“Yang jelas pedomannya ada dalam PO. PO itu merupakan aturan yang dibahas dan disusun dalam Munas Golkar yang diturunkan ke partai di kabupaten/ kota seluruh Indonesia,” katanya.

Reporter: Jay
Editor :Mustika

Pos terkait