GARUT, KABARNUSANTARA.ID – Bangunan SDN Jagabaya 1 di Desa Jagabaya, Kecamatan Mekarmukti rusak berat. Dampaknya, ruang kelas tak bisa digunakan untuk kegiatan belajar mengajar.
Akibat rusaknya ruang kelas, kini jumlah murid di sekolah tersebut menurun drastis. Hanya tersisa 40 orang yang menjadi siswa.
Bahkan untuk siswa kelas 1 yang masuk tahun ini, hanya terdapat empat orang. Orang tua siswa di sekitar sekolah lebih memilih memasukkan anaknya ke SDN Jagabaya 2 yang lokasinya lebih jauh.
Sekretaris Komisi 4 DPRD Garut, Wawan Sutiawan mengaku miris saat meninjau lokasi SDN Jagabaya 1. Ia menilai bangunan sekolah sudah sangat tak layak digunakan.
“Sebagian siswa bahkan belajar di rumah warga karena tidak ada ruang kelas,” ujar Wawan, Senin (29/8/2022).
Rusaknya bangunan sekolah disebut Wawan sudah terjadi selama beberapa tahun. Pada 2017, pihak sekolah sempat mengajukan renovasi.
Namun pemerintah hanya memberikan bantuan rehabilitasi ringan untuk dua kelas.
“Dua ruang kelas yang direhabilitasi juga kondisinya sudah kurang layak. Khawatir saat dipakai plafon di ruangan ambruk,” katanya.
Dulunya sekolah tersebut memiliki siswa hingga 200 orang. Para siswanya berasal dari tiga kampung yakni Cijaringao, Wangun, dan Kandangjaya.
“Sekarang orang tua memilih menyekolahkan anaknya ke SDN Jagabaya 2 yang jaraknya lebih jauh. Sedihnya, anak-anak SD bawa motor ke sekolah karena jaraknya jauh. Padahal kan membahayakan,” ucapnya.
Wawan berharap, Bupati Garut bisa memperhatikan lokasi sekolah tersebut. Anggaran perbaikan ruang kelas harus menyasar lokasi yang tepat.
“Jangan sekolah yang masih bagus, malah dapat bantuan lagi. Sedangkan sekolah yang benar-benar membutuhkan, malah tidak diperhatikan,” katanya.
Ia mengingatkan meski lokasi sekolah berada jauh dari pusat ibukota, jangan sampai ada ketimpangan. Bupati harus lebih memprioritaskan sekolah-sekolah yang kondisinya rusak berat seperti SDN Jagabaya 1.
“Artinya anggaran untuk perbaikan ruang kelas itu masih belum tepat sasaran. Bupati seharusnya punya data yang tepat karena Dinas Pendidikan tentu sudah ada datanya. Jangan sampai ada kesan bantuan ke sekolah itu seperti arisan,” ucapnya. (*)
