GARUT, KABARNUSANTARA.ID – DPD Gerakan Nasional Pengawasan Tipikor Kabupaten Garut menyebut kenaikan tarif air bersih yang dilakukan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Intan saat ini tidak dibarengi dengan peningkatan pelayanan terhadap pelanggan.
Hal itu terlihat dari adanya kebocoran saluran air, sehingga aliran air ke rumah pelanggan tidak normal. Dengan kondisi ini banyak pelanggan yang dirugikan.
“Kenaikan tarif ini sudah tiga kali, seharusnya PDAM memprioritaskan pelayanan terlebih dahulu sebelum menaikan tarif air minum,” ujar Rahmat Soleh, Pengurus DPD Gerakan Nasional Pengawasan Tipikor Kabupaten Garut kepada wartawan, Selasa (14/5/2024).
Rahmat mempertanyakan terkait kenaikan tarif air minum yang dilakukan oleh PDAM Tirta Intan ini, apakah hasil kajian sesuai dengan Permendagri No 21 tahun 2020 perubahan atas Permendagri No 71 tahun 2016 tentang perhitungan dan penetapan tarif air minum atau tidak.
“Seharusnya Peningkatan pelayanan terlebih dahulu ditingkatkan, bukan ujug-ujug naik tarif. Apakah hak hak konsumen telah dipenuhi?,” ujarnya.
Rahmat meminta Pemkab Garut untuk menangguhkan Peraturan Bupati No.188 tahun 2023 tentang tarif dan beban tetap PDAM. “Perbup ini seharusnya ditangguhkan karena membebani masyarakat,” terangnya.
Menurut dia, kenaikan tarif air bersih seharusnya belum saatnya dilakukan oleh PDAM, karena dirinya melihat pelayanan PDAM Tirta Intan terhadap pelanggan saat ini masih kurang maksimal.
Salah satu contoh, selain kebocoran air, kondisi water meter yang terpasang disetiap pelanggan masih ada yang tak bersegel. Kondisi ini bukti dari pelayanan buruk, karena water meter ini tanggung jawab PDAM.
“Saya lihat di Bogor water meter itu tersegel. Tapi saya lihat beberapa di Garut masih ada yang tidak tersegel,” terangnya.
Selain itu, usia ekonomis water meter hanya 5 tahun dan itu tanggungjawab PDAM untuk menggantinya. “Saat ini saya masih melihat ada water meter yang usianya lebih dari 5 tahun dan belum diganti,” ujarnya.
Selain masalah tersebut, kata dia, dirinya juga mempertanyakan kualitas air yang saat ini disalurkan ke ratusan ribu masyarakat di Kabupaten Garut, apakah sudah sesuai dengan peraturan Kemenkes No 492/Menkes/SK/IV/2010 tentang persyaratan kualitas air.
“Saya masih mendapatkan keluhan dari masyarakat terkait kualitas air PDAM ini. Jadi harus dipertanyakan,” terangnya.
Diberitakan sebelumnya,Tagihan Air PDAM Garut dinilai tidak logis, warga Perum Karisma Residance komplain ke Ketua RT Setempat, hal tersebut dilakukan lantaran tagihan yang dikeluarkan PDAM Tirta Intan Garut naik dan turun tak kira-kira yang membuat warga heran.
“Saya sebagai Ketua RT di Perum Karisma Residance menerima pengaduan dari warga yang ada disini, atas naiknya tarif air yang tak logis setiap bulannya, padahal penggunaan air bulanan dapat terukur, misalnya setiap bulannya kebutuhan air untuk rumah tangga hanya digunakan untuk tiga orang saja,” ungkap Sulaiman Ketua RT 005 Perum Karisma Residence blok F 41 RW 013 Desa Cimanganten.
Tak hanya itu Sulaiman yang juga menjabat sebagai Koordinator KAHMI Kab. Garut itu menyebut bahwa komplain yang dilakukan warga tersebut juga ia rasakan adanya, ia meminta pihak PDAM Garut dapat memberikan klarifikasi dan memperbaiki sistem atas kejadian tersebut.
“Kami contohkan salah satu pelanggan dengan nomor rumah F41 perbulan iuran bulanan nya sebesar 1. 302rb, 2. 302rb, 3. 116rb, 4. 172rb jelas ini sangat tidak normal grafiknya, seperti diatur, masa ia pemakaian 3 orang, dengan pola pemakaian tak berubah setiap hari tapi pembayaran nya tidak konstan,” jelasnya.
Selain itu Sulaiman juga memberi ilustrasi contoh pembayaran yang ia klaim sebagai normal dengan rincian perbulan adalah, 1. 120 rb, 2. 130rb, 3. 100 rb, 4. 115rb, pergerakan pemakaian memiliki lompatan dan turunnya yang sangatn logis.
“Logisnya kan kenaikan itu terjadi tidak signifikan, bukan ujug-ujug besar, kecuali memang terjadi kebocoran, ini kan tidak ada bocor, normal-normal saja,” paparnya. (*)
