GARUT, KABARNUSANTARA.ID – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Garut, menyelenggarakan acara Halaqoh Penguatan Islam Wasathiyah dengan tema “Pancasila dan NKRI: Perwujudan Nilai-Nilai Islam Untuk Kedamaian dan Persatuan” di Gedung Pendopo Kabupaten Garut, Kamis (26/10/2023).
Ketua Umum MUI Kabupaten Garut, KH Sirojul Munir, mengutarakan, sejak tahun 1995, MUI Kabupaten Garut telah aktif dalam upaya penginsyafan terhadap mantan pengikut Negara Islam Indonesia (NII).
“Lebih dari 1.500 anggota NII telah kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),”ungkap KH. Sirojul Munir.
Ceng Munir – sapaan akrab KH Sirojul Munir- menegaskan komitmen MUI untuk terus melakukan upaya penginsyafan terhadap kelompok intoleran dan radikal di Kabupaten Garut.
Pada tahun 2024, kata Ceng Munir, MUI memiliki dua tugas utama, yakni menciptakan kondisi yang kondusif selama tahun politik dan menangani kelompok intoleran serta radikalis di Kabupaten Garut.
Ia berharap , setelah acara Halaqoh ini, seluruh pihak, termasuk pemerintah pusat, Densus 88 Anti Teror Mabes Polri, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan ormas Islam, termasuk MUI pusat, dapat bekerja sama dalam satu orientasi untuk mengatasi permasalahan yang berpotensi membahayakan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
“Semua harus memiliki satu orientasi dan pola pikir yang sama. Kita harus bekerja bersama secara komprehensif karena persoalan ini sangat berpotensi membahayakan Negara Kesatuan Republik Indonesia jika dibiarkan,” katanya.
MUI Kabupaten Garut menggelar Halaqoh Penguatan Islam Wasathiyah dengan fokus pada peran Pancasila dan NKRI dalam menjaga kedamaian dan persatuan.
Acara yang dihadiri Wakil Bupati Garut, dr. Helmi Budiman itu, diharapkan adanya kerjasama yang baik dari berbagai pihak dalam menjaga keutuhan NKRI.
Kegiatan Kamis pagi itu, diakhiri dengan pengucapan ikrar dari beberapa mantan penganut Negara Islam Indonesia (NII) yang kembali ke pangkuan NKRI, dihadiri oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat bidang Dakwah dan Ukhuwah, Muhammad Cholil Nafis. (*)
