BANDUNG, KABARNUSANTARA.ID – Sedikitnya 1.395 keluarga di Jawa Barat tercatat sudah mengakses Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) yang dibentuk Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Jawa Barat. Namun demikian, jumlah tersebut masih jauh dari target yang sudah dipatok sebelumnya sebanyak 11.754 keluarga.
“BKKBN Jawa Barat memiliki indikator kinerja sebanyak 11.754 keluarga yang mengakses PPKS. Saat ini, jumlah capaian keluarga yang mengakses PPKS se-Jawa Barat per 26 September 2023 sebanyak 1.395 keluarga atau baru 11,8 persen,” terang Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Barat Fazar Supriadi Sentosa saat membuka webinar bertajuk “Sinergi Penyuluh KB dan Tenaga Perawat dalam Pelayanan Publik melalui PPKS di Balai Penyuluhan Bangga Kencana Provinsi Jawa Barat” yang dihelat secara virtual pada Rabu (27/9/2023).
Webinar menghadirkan narasumber Penata Kependudukan Keluarga Berencana Ahli Madya Direktorat Penggerakan Lini Lapangan BKKBN Mila Yusnita, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Jawa Barat Budiman, dan Ketua Tim Kerja Pelatihan dan Pengembangan Tenaga Program BKKBN Jawa Barat Angela Sri Melani. Hadir sedikitnya 500 partisipan dari unsur PPNI Kabupaten/Kota se-Jawa Barat, Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana (IPeKB), Ikatan Penulis Keluarga Berencana (IPKB), dan unsur lainnya.
Fazar mengungkapkan, untuk mendongkrak capaian kinerja tersebut, BKKBN Jawa Barat bekerja sama dengan Balai Diklat KKB Bogor, Garut, dan Cirebon saat ini sedang menyelenggarakan Pelatihan Teknis PPKS bagi kabupaten dan kota . Upaya lain adalah membangun kolaborasi dengan DPW PPNI Jawa Barat untuk mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan keluarga melalui layanan PPKS di Balai Penyuluhan Bangga Kencana. Fazar berharap kolaborasi mampu mengoptimalkan peran perawat yang tergabung dalam organisasi profesi dalam pelayanan keluarga.
“Ketahanan suatu keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam masyarakat. Keluarga yang tidak memiliki ketahanan dalam keluarga akan menjadi rentan terhadap berbagai masalah, baik yang berasal dari diri sendiri maupun dari lingkungan luar. Untuk mengatasi permasalahan tersebut BKKBN membentuk PPKS,” papar Fazar.
“PPKS merupakan wadah berbasis institusi dengan kegiatan dan/atau rangkaian kegiatan pelayanan keluarga yang dilaksanakan dalam bentuk komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE), konsultasi dan konseling, pembinaan, serta rujukan. Perkembangan di Jawa Barat saat ini, ada satu PPKS rujukan yang bernama PPKS Sauyunan yang berlokasi di Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat di Kota Bandung. Kemudian ada juga PPKS yang berbasis organisasi keagamaan seperti PPKS Aisyiah dan juga masih banyak lagi bentukan PPKS di Provinsi Jawa Barat,” Fazar manambahkan.
Selain itu, sambung dia, mulai 2022 telah terbentuk 41 PPKS yang telah mendapat dukungan dana Biaya Operasional Keluarga Berencana (BOKB) yang tersebar di 27 kabupaten dan kota se-Jawa Barat. Dari 41 PPKS yang mendapat dukungan dana BOKB, ada 10 PPKS yang tidak terdaftar di Sistem Informasi Keluarga (Siga).
Perawat Siap Dukung PPKS
Sementara itu, Ketua DPW PPNI Jawa Barat Budiman mengaku sangat menyambut baik ajakan kolaborasi BKKBN Jawa Barat. Dia menegaskan, pihaknya siap membantu program-program BKKBN, khususnya dalam optimalisasi peran PPKS dalam memberikan pelayanan kepada keluarga di Jawa Barat.
“Saat ini tercatat ada sekitar 99 ribu perawat di Jawa Barat. Kami para perawat berharap bisa bersama-sama mengembangkan PPKS. Selain itu, PPNI juga memiliki potensi infrastruktur kesehatan berupa klinik hingga kelurahan. Mudah-mudahan potensi besar ini bisa meningkatkan layananan bagi keluarga Jawa Barat, baik perluasan maupun peningkatan kualitas layanan,” harap Budiman.
Secara teknis, samung Budiman, perawat bisa berpartisipasi aktif mewujudkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui pemberian informasi dan konseling, bayi, anak, keluarga berencana, wanita usia subur, lansia, dan pembangunan keluarga. Layanan itu meliputi konsultasi dan konseling keluarga balita dan anak, keluarga remaja dan remaja, pranikah, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, keluarga harmonis, dan keluarga lansia dan lansia. (*)
