GARUT, KABARNUSANTARA. ID– Pembangunan ruang kelas dan kantor di SMKN 2 Garut, Jawa Barat, mangkrak setelah pemborong yang ditugaskan untuk proyek tersebut tiba-tiba meninggalkan pekerjaan yang seharusnya selesai akhir Desember 2023 lalu.
Kepala SMKN 2 GARUT, Dadang Johar Aripin mengungkapkan, kejadian itu berdampak pada siswa dan guru, proses belajar mengajar terganggu sehingga mereka harus bergantian menggunakan ruangan kelas lain.
Dadang juga mengatakan, pembangunan ruangan kelas dan ruangan kantor itu didapat dari dana aspirasi anggota DPRD Jawa Barat. Kemudian dilakukan lelang oleh Disdik Provinsi Jawa Barat, CV Manggala 2 diketahui yang menjadi pemenang dalam lelang itu.
“Saya waktu itu memang pernah menyampaikan untuk ditinjau ulang (atas pemenang lelang) , saya punya beberapa catatan, saya minta tidak dengan CV itu,” ujarnya Jumat (2/2/2024).
Dugaannya kemudian menjadi kenyataan, pembangunan tersebut sejak awal sudah terpantau tidak profesional olehnya. Mulai dari jumlah pekerja yang dirasa kurang hingga waktu pekerjaan.
“Saya sangat malu oleh masyarakat kabupaten Garut saya malu oleh para siswa orangtua dan guru, kegiatan belajar jelas terganggu,” ungkapnya.
Dadang menjelaskan, selain mendapat kerugian akibat mangkraknya pembangunan ruangan kelas dan kantor sekolahnya, dirinya juga sudah beberapa kali didatangi oleh puluhan buruh yang dipekerjakan dalam proyek tersebut yang buruh ya belum dibayarkan.
“Selain buruh, kemudian datang perusahaan lain, keluhannya tidak dibayar, yang (mengerjakan) pemagaran dia datang juga,” imbuhnya.
Bahkan lanjutnya, dari Bank Intan Jabar juga menanyakan pelaksana pembangunan gedung tersebut.
” Mereka menanyakan CV tersebut, karena kewajiban-kewajibannya belum diselesaikan dengan pihak bank. Kami sangat lelah sekali,” keluhnya.
Kepala Bidang SMK Disdik Provinsi Jabar Edi Purwanto yang datang ke lokasi pembangunan ruang kelas dan kantor yang mangkrak itu, mengatakan, mangkraknya pembangunan tersebut lantaran pihak ketiga atau pemborong tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan.
Edi yang juga sebagai KPA pembangunan tersebut, menuturkan pembangunan gedung itu dialokasikan anggarannya sebesar Rp1,9 miliar dari APBD Provinsi Jabar tahun 2023 dengan target pembangunan selesai sampai tanggal 3 Desember 2023.
“Di perjanjian kan harusnya selesai bulan Desember, tapi kenyataannya sampai tenggat waktu yang sudah ada, dia tidak bisa menyelesaikan sehingga kita putus kontraknya,” ujarnya kepada awak media di SMKN 2 Garut.
Ia menuturkan, pihak sekolah tidak perlu khawatir dengan kondisi tersebut karena pembangunan akan dilanjutkan hingga tuntas pada anggaran tahun 2024.
Pihaknya juga bersama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Inspektorat akan menyelesaikan permasalahan tersebut.
“Nanti di 2024 pasti nanti akan diteruskan sesuai dengan aturan yang berlaku, hari ini kan diputus dulu,” ungkapnya.
Disinggung soal langkah hukum untuk pemborong yang bersangkutan, Edi hanya mengatakan, pihaknya tidak bisa melangkah sendiri karena ada inspektorat. (*)
