GARUT, KABARNUSANTARA.ID – Pelantikan Dewan Pengurus Cabang (DPC) Forum Pondok Pesatren (FPP) Kabupaten Garut berlangsung di lapangan setda Garut oleh Bupati Garut, Rudy Gunawan, pada Senin pagi, (6/06/22) berbarengan dengan apel gabungan.
Dalam pelantikan tersebut Bupati Garut Rudy Gunawan juga menandatangi surat keputusan kepengurusan FPP Kabupaten Garut dihadapan para jajaran pejabat Pemkab Garut.
Ketua FPP Kabupaten Garut, Aceng Nurjaman yang juga merupakan pengasuh Pondok Pesantren Najaahan, Bayongbong tersebut memberikan apresiasinya.
Ia juga memandang jika pengakuan Pemkab Garut terhadap FPP Kabupaten Garut, merupakan pintu komunikasi, kolaborasi dan sinergi antara pemerintah daerah dengan lembaga – lembaga pondok pesantren di Kabupaten Garut. Lebih dari 800 pesantren yang ada dalam FPP, dan semuanya siap membantu untuk mewujudkan visi dan misi Gartu Bertaqwa.
“Lembaga pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan keagamaan tertua di Indonesia, siap membantu bupati mewujudkan visi misi Garut Bertaqwa Maju dan Sejahtera,” jelasnya.
Tah hanya itu Aceng juga melihat jika pesantren memiliki posisi yang sangat strategis dalam mewujudkan visi dan misi Kabupaten Garut, terlebih karena pesantren sampai saat ini tidak pernah berhenti membangun ketaqwaan di masyarakat.
Ucapan yang sama disampaikan Bupati Garut Rudy Gunawan, ia ingin menjadikan Forum Pondok Pesantren sebagai mitra strategis dalam mewujudkan visi misi Pemkab Garut tersebut.
Rudy juga berharap FPP Kabupaten Garut bisa menjadi benteng untuk paham radikalisme dan intoleransi yang beredar di lingkungan masyarakat.
“Karena Kabupaten Garut yang mempunyai visi taqwa, ini belum dapat dikatakan implementasinya berjalan dengan baik, ” paparnya.
Ia juga mengingatkan kepada seluruh pengurus FPP Kabupaten Garut untuk tidak membawa lembaga dalam urusan politik. Saat ini pemerintah akan menghadapi situasi Pemilihan Umum (Pemilu), baik Legislatif, Pilpres, dan bahkan Pilkada nanti.
“Saya nitip lembaganya jangan ikut berpolitik, pribadinya boleh mau di partai manapun karena itu adalah hak individu. Tapi Forum Pondok Pesantren jangan terlibat dalam pendukungan calon,” tukasnya.***
