" alt="banner 300600" width="300" height="600" />
BANDUNG, KABARNUSANTARA.ID – Pemerintah harus menjadi fasilitator untuk mempertemukan kelompok Habib Ba’alawi dan Perjuangan Walisongo Indonesia (PWI) Laskar Sabilillah, agar perseteruan keduanya berakhir.
Hal itu diungkapkan Ketua Pengurus Wilayah Nahdatul Ulama (PWNU) Jawa Barat, K.H. Juhadi Muhammad, saat diwawancarai di Kantor PWNU Jabar, Jalan Terusan Galunggung, Kota Bandung, Minggu (10/5/2025).
Keduanya berseteru karena perbedaan pandangan tentang asal-usul nasab dan status keturunan Rasulullah SAW mencuat ke permukaan.
Dikatakan KH. Juhadi, perbedaan harusnya menjadi hal biasa dan sebaiknya diselesaikan secara dialog atau diskusi terbuka.
“Kita wajib menghormati soal perbedaan, di manapun dan kapanpun itu pasti ada, karena memang fitrah manusia adalah berbeda. Perbedaan itu mesti ada, dan itu menjadi rahmat,” ujar KH. Juhadi.
Menurutnya, akar perseteruan kedua kelompok ini karena saling mempertahankan pendapatnya masing-masing, tanpa diskusi dan dialog secara terbuka. Sehingga berdampak pada akar rumput yang ikut terbawa dalam polemik ini.
“Karena itu, saya mengimbau kepada masyarakat Jabar khususnya dan pada warga NU, jangan terbawa oleh perbedaan-perbedaan tersebut, boleh berbeda tapi kita jangan sampai terjadi perseteruan secara fisik, ada yang mengancam ada yang mengajak ribut, itu tidak baik karena kita adalah sama-sama merah putih, sama-sama NKRI, maka harus jaga persaudaraan kita,” ucapnya.
PWNU Jabar pun mengusulkan kepada pemerintah agar memfasilitasi dan mempertemukan kedua belah pihak, agar bisa duduk bersama untuk berdialog dan berdiskusi.
“Soal kebenaran itu yang mutlak adalah kebenaran dari Allah SWT. Jadi, berharap pada pemerintah agar memfasilitasi mempertemukan kedua belah pihak, selama belum dipertemukan untuk dialog dan diskusi terbuka, saya pikir perseteruan itu masih tetap berjalan,” katanya.
Apalagi, zaman sekarang media sosial sangat mendominasi dan dikhawatirkan muncul narasi-narasi negatif yang memicu masalah ini semakin besar.
“Ya, memang pengaruh media sosial juga sangat besar, oleh karena itu, saya juga berharap pada masyarakat agar mampu menyaring terhadap media sosial yang tidak bisa terbendung lagi,” ucapnya.
Selain itu, masyarakat juga harus memiliki guru atau kiyai untuk diikuti yang jelas keilmuannya, sanadnya dan ada literaturnya.
“Jangan hanya ngaji atau mencari ilmu dari Google yang kurang bisa dipertanggung jawabkan,” katanya.
KH. Juhadi juga meminta kepada aparat penegak hukum, khususnya Polri agar menegakkan hukum seadil-adilnya dan membantu mendorong agar Pemerintah menjadi fasilitator antara dua kelompok ini.
“Khusus kepada Polri, harus tetap berada di tengah menegakkan, mengayomi melindungi dan melayani masyarakat. Tentu harapan kami, Polri juga bisa memfasilitasi meminta kepada pemerintah agar bisa memfasilitasi pertemukan antara kedua belah pihak,” ucapnya. (*)
