Washington DC – Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto, secara terbuka mengakui tantangan besar yang dihadapi Indonesia dalam memberantas praktik ilegal di berbagai sektor. Pengakuan ini disampaikan saat acara Gala Iftar Business Summit yang diselenggarakan di US Chamber of Commerce, Washington DC, Amerika Serikat, pada Rabu (18/2/2026) waktu setempat. Di hadapan para pengusaha terkemuka dari Amerika Serikat (AS) dan Indonesia, Prabowo tidak menyembunyikan fakta bahwa Indonesia masih bergulat dengan masalah penyelundupan, perdagangan manusia, aktivitas ekonomi ilegal, pertambangan ilegal, perikanan liar, dan penebangan liar.
"Kami tahu kami memiliki banyak masalah. Kami memiliki masalah penyelundupan, perdagangan manusia, aktivitas ekonomi ilegal, pertambangan liar, perikanan liar, dan penebangan liar," ungkap Prabowo dengan nada lugas. Pernyataan ini mencerminkan kejujuran dan keterbukaan seorang pemimpin yang tidak ingin menutup mata terhadap realitas yang ada.
Namun, pengakuan ini bukanlah bentuk keputusasaan. Sebaliknya, Prabowo menegaskan komitmen penuh pemerintahannya untuk memberantas praktik-praktik ilegal tersebut secara sistematis dan berkelanjutan. Ia menyadari bahwa penegakan hukum yang tegas dan konsisten adalah kunci untuk menciptakan iklim investasi yang sehat dan menarik bagi para investor, baik dari dalam maupun luar negeri.
Salah satu contoh konkret dari komitmen ini adalah tindakan tegas pemerintah dalam menindak 1.000 tambang ilegal yang beroperasi di berbagai wilayah Indonesia. Prabowo mengungkapkan bahwa tambang-tambang ilegal ini tidak hanya merugikan negara dari segi pendapatan, tetapi juga merusak lingkungan hidup secara masif, terutama karena beroperasi di kawasan hutan lindung.
"Saya baru saja menutup 1.000 tambang ilegal. Mereka menambang di hutan lindung," tegasnya. Tindakan ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak akan mentolerir praktik-praktik ilegal yang merusak lingkungan dan merugikan kepentingan nasional.
Selain menutup tambang-tambang ilegal, Prabowo juga mengungkapkan bahwa pemerintah telah menyita sekitar 4 juta hektare lahan dari korporasi yang terbukti melanggar hukum dan peraturan. Pelanggaran ini meliputi beroperasi di luar area izin atau konsesi yang diberikan, melakukan eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan, dan tidak memenuhi kewajiban lingkungan yang ditetapkan.
"Kami menangani masalah kami secara langsung. Kami menegakkan hukum," kata Prabowo dengan nada meyakinkan. Ia menekankan bahwa pemerintahannya akan terus berupaya menciptakan suasana kepastian hukum yang jelas dan transparan, sehingga para pelaku bisnis dapat beroperasi dengan aman dan nyaman tanpa takut akan praktik-praktik korupsi atau pungutan liar.
Prabowo meyakini bahwa penegakan hukum yang tegas dan konsisten akan memberikan dampak positif bagi stabilitas sosial dan politik di Indonesia. Ia juga percaya bahwa hal ini akan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kegiatan bisnis dan ekonomi, sehingga dapat menarik investasi asing dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
"Kami berupaya menciptakan suasana kepastian dalam proses hukum. Saya rasa ini semua akan menambah iklim stabilitas sosial, stabilitas politik, dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kegiatan bisnis dan ekonomi," tegas Prabowo.
