Konflik yang berkecamuk di Timur Tengah, dengan eskalasi ketegangan antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran, bukan hanya menjadi isu geopolitik semata. Dampak rambatannya berpotensi mengguncang stabilitas ekonomi Indonesia, khususnya dalam pengelolaan anggaran negara dan peningkatan utang pemerintah. Prasasti Center for Policy Studies, sebuah lembaga kajian kebijakan, menyoroti risiko serius ini dan memberikan proyeksi suram terkait kondisi fiskal Indonesia jika konflik tersebut terus berlanjut.
Research Director Prasasti, Gundy Cahyadi, dalam sebuah jumpa media, menyampaikan kekhawatiran mendalam terkait potensi gangguan rantai pasok energi global akibat perang di Timur Tengah. Gangguan ini dapat memicu lonjakan harga minyak mentah dunia ke level yang sangat tinggi, bahkan mencapai US$ 150 per barel. Proyeksi ini tentu bukan tanpa dasar, mengingat Timur Tengah merupakan wilayah strategis dalam lalu lintas energi dunia. Ketidakstabilan di kawasan tersebut dapat dengan mudah memicu disrupsi pasokan dan melonjakkan harga komoditas energi.
"Mungkin nggak bakal berhenti di US$ 100 per barel, bisa ke US$ 120, bisa ke US$ 150, ya who knows? Kita nggak tahu nih, ya kan sama-sama tebak-tebakan. Your guess is as good as my guess. Tapi pada intinya itu hal yang sebenarnya sangat beresiko, sangat tinggi untuk Indonesia," ungkap Gundy. Pernyataan ini menggambarkan ketidakpastian yang menyelimuti pasar energi global, di mana spekulasi dan sentimen pasar dapat memainkan peran besar dalam menentukan arah harga.
Lonjakan harga minyak mentah global menjadi ancaman serius bagi Indonesia karena harga energi memiliki kontribusi signifikan terhadap inflasi nasional. Gundy menjelaskan bahwa sekitar sepertiga dari angka inflasi nasional dipengaruhi oleh harga energi. Jika harga Bahan Bakar Minyak (BBM) domestik mengalami kenaikan, maka harga-harga produk dan kebutuhan pokok lainnya akan ikut terdongkrak naik.
"Kalau harga minyak naik, BBM naik sekitaran ya mungkin 50%, 75%, itu akan mempengaruhi sekitar 30% dari total inflasi basket kita," jelasnya. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga minyak dapat memicu inflasi yang signifikan dan menggerus daya beli masyarakat, terutama bagi kelompok rentan.
Menghadapi risiko ini, Prasasti menawarkan tiga skema yang dapat dipertimbangkan oleh pemerintah. Pertama, melepaskan harga bahan bakar domestik sesuai dengan harga pasar global tanpa intervensi. Langkah ini akan menghilangkan beban subsidi dari APBN dan memungkinkan harga BBM menyesuaikan diri dengan dinamika pasar. Namun, konsekuensinya adalah inflasi yang sangat tinggi dan berpotensi tidak terkendali, yang dapat memicu gejolak sosial dan ekonomi.
Kedua, pemerintah menahan kenaikan harga BBM dalam negeri dengan memberikan subsidi untuk menutupi selisih harga dengan pasar global. Langkah ini dapat meredam dampak inflasi dan menjaga stabilitas ekonomi nasional. Namun, di sisi lain, hal ini akan membebani APBN secara signifikan dan berpotensi mengganggu alokasi anggaran untuk sektor-sektor prioritas lainnya seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Ketiga, pemerintah menanggung sebagian kenaikan harga BBM, sementara sebagian lainnya dibebankan kepada konsumen. Besaran kenaikan harga yang ditanggung oleh pemerintah akan sangat bergantung pada kemampuan fiskal negara. Skema ini mencoba menyeimbangkan antara menjaga daya beli masyarakat dan meminimalisir beban APBN. Namun, implementasinya memerlukan perhitungan yang cermat dan komunikasi yang efektif kepada publik agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dan resistensi.
Gundy menekankan bahwa dalam situasi seperti ini, kemungkinan terjadinya defisit anggaran di atas 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB) sangat tinggi. "Tapi pada intinya, kami melihat benar bahwa kemungkinan besar terjadinya defisit anggaran di atas 3% itu chances-nya are very very high at this point. Sebenarnya di 10 tahun terakhir itu defisit kita itu tanpa adanya perang kayak gini udah hampir ketok-ketok itu nih, hampir mendekati 3%," tuturnya.
