Jakarta – Ketegangan geopolitik di Timur Tengah, yang berpotensi memicu penutupan Selat Hormuz, kini menjadi perhatian serius bagi industri dalam negeri, khususnya sektor makanan dan minuman (mamin). Dampak yang dikhawatirkan bukan semata-mata terkait konsumsi energi, melainkan lebih kepada potensi lonjakan biaya logistik dan harga kemasan plastik yang notabene sangat bergantung pada bahan dasar minyak bumi.
Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian, Putu Juli Ardika, mengungkapkan bahwa industri mamin tidak termasuk dalam kategori industri padat energi seperti sektor kimia, logam, semen, atau manufaktur berat lainnya. Struktur biaya industri mamin relatif berbeda, sehingga dampak langsung dari fluktuasi harga energi tidak separah pada industri lain.
"Industri mamin kita energinya tidak terlalu besar, sehingga dampak energinya tidak begitu signifikan. Namun, yang perlu diwaspadai adalah dampaknya pada biaya logistik, karena logistik ini memengaruhi hampir seluruh aspek operasional," ujar Putu saat ditemui di Kantor Kemenperin, Jakarta Selatan, Jumat (13/3/2026). Pernyataan ini menggarisbawahi betapa vitalnya kelancaran rantai pasok bagi industri mamin, dan bagaimana setiap gangguan pada sistem logistik dapat berimplikasi luas.
Ancaman yang lebih substansial justru datang dari sektor kemasan. Putu menjelaskan bahwa sebagian besar produk mamin menggunakan kemasan plastik yang berbasis petroleum atau turunan minyak bumi. Ketika harga minyak global dan bahan baku petrokimia melonjak akibat konflik di Timur Tengah, biaya produksi kemasan untuk industri mamin otomatis akan terkerek naik. Ketergantungan industri mamin pada kemasan plastik membuat mereka sangat rentan terhadap gejolak harga minyak.
"Sebenarnya, dampak yang paling signifikan bagi industri makanan dan minuman adalah pada sektor kemasannya. Sebagian besar kemasan yang digunakan terbuat dari plastik, dan plastik ini adalah petroleum based plastic," tegasnya. Pernyataan ini menyoroti kerentanan industri mamin terhadap fluktuasi harga minyak dan pentingnya diversifikasi bahan baku kemasan di masa depan.
Dampak kenaikan biaya kemasan ini tidak bisa dianggap remeh, karena pada beberapa produk tertentu, porsi biaya kemasan justru mendominasi struktur harga. Putu memberikan contoh air minum dalam kemasan (AMDK), di mana nilai kemasan seringkali lebih tinggi dibandingkan dengan nilai air minum itu sendiri. Hal ini menunjukkan betapa krusialnya efisiensi biaya kemasan bagi industri mamin, dan bagaimana setiap kenaikan harga kemasan dapat memengaruhi daya saing produk.
Kondisi ini secara langsung memengaruhi ongkos produksi industri makanan dan minuman kemasan secara keseluruhan. Kenaikan biaya produksi dapat memaksa produsen untuk menaikkan harga jual produk, yang pada akhirnya dapat membebani konsumen. Namun, terkait potensi kenaikan harga dalam waktu dekat, Putu menegaskan bahwa dampaknya belum akan langsung terasa saat ini, karena produk yang beredar di pasar saat ini masih berasal dari stok produksi sebelumnya. Hal ini memberikan sedikit ruang bernapas bagi industri mamin untuk mencari solusi mitigasi.
"Industri makanan dan minuman untuk kebutuhan Hari Idulfitri, untuk Lebaran, semuanya sudah terdistribusi dengan baik. Jadi, masyarakat tidak perlu khawatir akan kekurangan pasokan," tegasnya. Pernyataan ini bertujuan untuk menenangkan masyarakat dan memastikan ketersediaan produk mamin selama periode penting seperti Lebaran.
Menyadari potensi dampak yang besar, Putu menyatakan bahwa pihaknya akan berkoordinasi intensif dengan Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil (IKFT) Kemenperin, mengingat industri plastik sebagai pemasok bahan baku kemasan berada di bawah sektor tersebut. Koordinasi juga akan dilakukan dengan Gabungan Produsen Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI) serta para pelaku industri kemasan untuk mencari langkah-langkah mitigasi yang efektif.
