NASIONAL, KABARNUSANTARA.ID – Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah memastikan bahwa pihak pemerintah tidak akan melakukan impor beras hingga Juni 2021. Kepastian itu meredam wacana bahwa pemerintah akan mengimpor 1 juta ton beras dalam waktu dekat ini.
Bahkan pernyataan itu ditimpali oleh Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso yang menyatakan stok cadangan beras pemerintah (CBP) hingga Juni 2021 akan mencapai 1,4 juta ton.
“Kita prediksi normal sampai bulan Mei, sekarang kan sudah 1 juta ton, sampai bulan Mei itu tambahnya sekitar 400 ribu ton. Jadi secara keseluruhan kita memiliki stok yang ada di Bulog untuk CBP 1,4 juta ton,” ujarnya dalam sesi teleconference, Senin (29/3/21).
Ia menyebut, jumlah cadangan 1,4 juta ton beras tersebut sudah sesuai dengan batas kapasitas yang ditentukan pemerintah. Secara aturan, Bulog wajib memiliki CBP pada kisaran 1-1,5 juta ton.
Pasca musim panen raya berakhir Mei 2021, apakah ketersediaan beras akan berada di bawah batas sehingga pemerintah mengimpornya? Budi mengatakan, menurut sejumlah perkiraan, panen beras akan kembali terjadi pada Agustus-September 2021. Sehingga Bulog akan kembali menyerap beras petani.
“Insya Allah kalau itu memang ada nanti keputusan dan kepastiannya, kita akan serap lagi. Kalau HPP-nya (Harga Pembelian Pemerintah) untuk Bulog tidak bisa, ya kita akan membeli dengan cara komersial,” tuturnya.
Menurutnya, Bulog bersedia untuk mengeluarkan ongkos terpisah dari anggaran untuk menyerap beras petani, karena hasil produksinya salah satunya bisa dimanfaatkan untuk ekspor.
Perum Bulog sendiri sebelumnya telah memiliki kerjasama dagang dengan Arab Saudi untuk mengekspor 100 ribu ton tiap bulan. Namun, perjanjian tersebut belum terlaksana akibat krisis pandemi Covid-19.
“Salah satunya kita akan untuk kepentingan ekspor. Nanti petani ada jaminan, bahwa produksi beras mereka itu pasti diserap. Itu yang paling penting. Jangan sampai mereka dirugikan,” pungkas Buwas.
