" alt="banner 300600" width="300" height="600" />
JAKARTA, KABARNUSANTARA.ID – Pasca adanya penerbitan Inpres No.1/2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun anggaran 2025 beberapa waktu lalu, DPP Dewan Industri Event Indonesia (IVENDO) menghimbau agar pemerintah meninjau kembali kebijakan tersebut.
Mulkan Kamaludin, Ketua Umum DPP IVENDO dalam acara “Buka Puasa Bersama Industri Event Nasional 2025” dengan tema “Collaboration for Progress!”, di Exhibition Hall Smesco Indonesia, Jumat 20 Maret 2025.
Dalam acara yang dihadiri oleh 150 undangan dari perwakilan pemerintah (Kementerian Pariwisata, Kementerian Ekraf, Bank Indonesia, BPS), penyelenggara event, supplier, pelaku pariwisata, akademisi, dan media disampaikan laporan hasil Survei Industri Event Nasional 2024-2025 dan Survei Pembatalan Event 2025 yang dilakukan DPP IVENDO bersama 7 asosiasi lainnya, yakni ASPPI, PaSKI, ASITA, HASTANA Indonesia, AELI, KADIN Indonesia, dan APMI.
Berdasarkan data terbaru, di tahun 2024, tercatat 8.777 event tersebar di 34 provinsi dengan total nilai mencapai Rp 84,46 triliun, yang menggerakkan 8,8 juta pekerja. Namun, sejak penerbitan Inpres No.1/2025 hingga 11 Februari 2025, telah terjadi 638 pembatalan atau penangguhan event di 32 provinsi dengan nilai bisnis yang hilang mencapai Rp 429,23 miliar.
Pembatalan terbanyak terjadi pada kegiatan meeting (50,64%), diikuti oleh event incentive (12,82%) dan pelatihan/ training (10,90%).
“Data tersebut baru tercatat hingga Februari saja. Kami berharap survei nasional ini dapat semakin melibatkan seluruh ekosistem event di Indonesia sehingga hasilnya dapat dijadikan rekomendasi strategis bagi pengembangan kebijakan pariwisata dan ekonomi kreatif,” jelas Mulkan Kamaludin, Ketua Umum Dewan Industri Event Indonesia (IVENDO).
Menurut Mulkan, data tersebut pasti terus bergerak. Di sejumlah DPD IVENDO pun juga secara pararel melalukan survey cepat secara acak kepada anggota dan pekerja event di daerah masing-masing. Seperti halnya yang dilakukan di Bali. Tercatat berdasarkan survey cepat kepada 44 pekerja event di Bali lebih dari 85% pelaku industri event di Bali mengalami penurunan pendapatan drastis akibat pemangkasan anggaran untuk perjalanan dinas, rapat, dan seminar pemerintahan. Belum ditambah daerah lainnya.
Untuk itu Mulkan menyampaikan bahwa IVENDO siap dilibatkan dalam proses diskusi mencari solusi. “Karena event dan MICE itu mutiplier effectnya cukup besar,” tandas Mulkan.
Disisi lain Ketua DPD IVENDO Jawa Barat Evan Saepul Rohman menyampaikan bahwa pihaknya mendukung tindakan DPP IVENDO untuk berkomunikasi dengan pihak pemerintah pusat untuk mencari solusi mengenai penetapan efisiensi anggaran, karena ia memandang bahwa efisiensi ini tidak di perhitungkan dampaknya secara masif bagi pelaku event, mice dan vendor salh satunha di Jawa Barat.
“Kami fokus pada respon dari pihak Pemprov Jabar yang harus akomodatif dalam mengambil kebijakan primordial, minimal bisa memberikan usul kepada pemerintah pusat mengenai keluhan di daerah, karena kondisi di setiap daerah kan berbeda-beda, banyak pelaku Event di Jawa Barat ini kondisinya belum pulih pasca covid 19 lalu, belum lagi para pekerja event yang akan kembali jadi pengangguran yang harus di pikirkan bersama,” ujar Evan.
Kami khawatir bahwa kondisi ini malah menyebabkan kekacauan di setiap daerah karena meningkatnya angka pengangguran serta terjadi himpitan secara ekonomi, sehingga banyak orang yang mengambil jalan pintas dengan melakukan tidakan yang tidak semestinya yang merugikan orang lain.
“Ini harus kita pikirkan sebelum hal-hal yang tidak di inginkan terjadi, seperti meningkatnya angka kriminalitas, maraknya pencurian atau perbuatan pidana, karena kondisi kebutuhan yang mendesak sementara pekerjaan tidak ada, walaupun kami berharap hal ini tidak terjadi, tapi wajib hukumnya kita untuk mencegahnya, ” Jelas Evan.
Sejak Covid 19 terjadi para pelaku event terfokus pada peningkatan kapasitas diri dengan memperbanyak pelatihan-pelatihan dan mengikuti sertifikasi tenaga ahli event dan mice dari BNSP melalui LSP yang membidangi itu, tujuannya agar terjadi peningkatan secara kwalitas pekerja event dan memiliki knowlage yang baik, sehingga hasil dari pekerjaannya lebih bagus dari pada biasanya dan dapat memenuhi espektasi klien.
“Urusan kualitas pekerja event yang memiliki sertifikasi tenaga ahli BNSP saja termasuk di Kabupaten dan Kota masih belum menjadi prasarat wajib saat perusahaan EO mendapat pekerjaan penunjukan atau syarat mengikuti lelang, padahal di pemerintah pusat hal itu sudah dijalankan sejak lama, termasuk perusahaan yang mengikuti lelang atau penunjukan itu wajib memiliki surat rekomendasi dan tanda sebagai anggota asosiasi yang menaungi bidang Event dan atau MICE seperti IVENDO, hal ini menjadi penting agar para pelaku Event Organizer ini dapat bekerja secara profesional, dan akan lebih memudahkan pemerintah dalam mengontrolnya apabila terjadi hal-hal yang tidak di inginkan,” tegas Evan.
Dalam hal ini DPD IVENDO Jabar sangat terbuka untuk berkomunikasi dan siap memberikan sumbangsih pemikiran kepada Pemprov Jabar demi kemajuan Industri Pariwisata di Jawa Barat termasuk mencari solusi bersama dalam menyikapi efisiensi anggaran yang terjadi saat ini.
“Kita jangan memandang sama rata kondisi yang ada, anggota kami masih banyak yang berjuang dengan berinvestasi pembelian logistik event, suport logistik untuk digitalisasi event dan tidak sedikit untuk membangun semua itu, sumber keuangan dari pinjaman, kalo event di lumpuhkan total ya sepertinya akan kembali lesu ya, dan terpaksa memberhentikan pekerja dan gagal bayar hutang, ini yang kami hindari, minimal tetap bisa berjalan dan para pekerja bisa kembali bergeliat,” pungkas Evan (***)
