Unit Layanan Paspor Garut Ditargetkan Bisa Layani 120 Pemohon Perharinya

GARUT,KABARNUSANTARA ID – Tingginya pemohon paspor di Kabupaten Garut, Jawa Barat ditandai dengan antrean layanan paspor yang sempat terjadi di Mal Pelayanan Publik (MPP) Garut pada awal April 2025 lalu. Padahal kuota layanan di MPP sangat terbatas.

Tingginya pemohon dokumen resmi yang berfungsi sebagai identitas dan bukti kewarganegaraan itu memunculkan inisiasi pihak Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kenmen Imipas) Republik Indonesia dan Pemkab Garut untuk membentuk Unit Layanan Paspor (ULP) di Garut.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kenmen Imipas Republik Indonesia, Asep Kurnia, meninjau kesiapan pembangunan Unit Layanan Paspor (ULP) di Gedung KORPRI, Jalan Patriot, Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Sabtu (19/4/2025). Kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari upaya peningkatan pelayanan publik di daerah.

Asep menjelaskan, pembentukan ULP di Garut merupakan respons atas lonjakan antrean layanan paspor yang sempat terjadi di Mal Pelayanan Publik (MPP) Garut.

“Karena kemarin tanggal 10 (April) terjadi antrean di Mal Pelayanan Publik, saya bersama Pak Sekda berkolaborasi agar tidak terjadi hal serupa. Maka diinisiasi pembentukan Unit Layanan Paspor,” ujar Asep Kurnia.

Pihaknya menyampaikan, apresiasi kepada Pemkab Garut atas dukungannya, termasuk penyerahan Gedung KORPRI untuk digunakan sebagai kantor ULP. Asep yang merupakan putra daerah Garut ini berharap kehadiran ULP dapat menjadi cikal bakal berdirinya Kantor Imigrasi Garut di masa depan.

Rencananya, ULP Garut akan mulai beroperasi sebelum Iduladha tahun ini. Dengan empat booth pelayanan. ULP ditargetkan mampu melayani hingga 120 pemohon paspor setiap hari. Jumlah ini jauh lebih tinggi dibanding pelayanan di MPP yang hanya buka dua kali seminggu dengan kuota terbatas.

“Artinya nanti untuk menampung ya para pemohon dari Garut, dari Sumedang, mungkin juga dari perbatasan Tasik yang lebih dekat ke Garut mereka akan kesini nantinya,” jelas Asep.

Meski berlokasi di Garut, ULP tersebut untuk sementara akan berada di bawah tanggung jawab Kepala Kantor Imigrasi Tasikmalaya. Namun, akan ada pimpinan unit yang ditempatkan langsung di Garut.

“Mudah-mudahan ke depan kalau kantor sendiri ya nanti ada Kepala Kantor Imigrasi Garut, kita harapkan seperti itu,” ucap Asep..

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Garut, Nurdin Yana, memastikan kesiapan pihaknya mendukung operasional ULP, termasuk penganggaran dan koordinasi dengan pihak Kantor Imigrasi Tasikmalaya.

“Mudah-mudahan kita juga siap dengan penganggaran. Iya (ada anggaran terpisah), jadi kita untuk mengakumulasikan lah untuk kepentingan imigrasi ULP khususnya insha Allah sudah kita siapkan,” kata Nurdin Yana.

Pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Kepala Kantor Imigrasi (Kakanim) Tasikmalaya untuk mematangkan persiapan operasional ULP.

“Jadi kita akan lihat di situ bagaimana ULP itu ada. Setelah itu barangkali kita tetapkan, kira-kira _support_ dananya ada di posisi mana nih kurang lebih seperti itu,” jelasnya.

Terkait penggunaan Gedung KORPRI, Nurdin menjelaskan bahwa tahap awal akan dilakukan dengan sistem pinjam pakai, sambil menunggu persetujuan DPRD Garut. Ia juga menegaskan dukungan penuh dari Bupati Garut terhadap keberadaan ULP di daerahnya.

“Pak Bupati juga mendorong kepada hal itu, termasuk insha Allah akan kita komunikasikan dengan dewan,” pungkasnya.(Asep Soe).