Jakarta – Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Thomas Djiwandono tampil perdana dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI pada hari Kamis, 19 Februari 2026. Kemunculan ini menjadi sorotan karena menandai debutnya secara resmi setelah dilantik oleh Mahkamah Agung (MA) pada 9 Februari 2026. Dalam kesempatan tersebut, Djiwandono memberikan penegasan mengenai ketahanan likuiditas dan permodalan perbankan serta kelanjutan sinergi erat antara BI dengan pemerintah dalam membangun kepercayaan investor dan lembaga pemeringkat kredit.
Kehadiran Djiwandono memberikan warna baru dalam penyampaian hasil RDG BI. Setelah Gubernur BI Perry Warjiyo menyampaikan poin-poin utama kebijakan, Djiwandono menambahkan perspektif dan penekanan yang memperkuat narasi stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Fokus utama Djiwandono adalah meyakinkan publik dan pelaku pasar mengenai fundamental ekonomi Indonesia yang solid, khususnya di sektor perbankan dan dalam kerjasama erat dengan pemerintah.
Dalam penjelasannya, Djiwandono secara tegas menyatakan bahwa ketahanan likuiditas dan permodalan perbankan Indonesia berada dalam kondisi yang kuat. Pernyataan ini bukan sekadar retorika, melainkan didasarkan pada hasil liquidity stress test yang dilakukan oleh Departemen Surveilans Makroprudensial, Moneter dan Market (DMSS) BI. Stress test ini dirancang untuk mengukur kemampuan perbankan dalam menghadapi berbagai tekanan, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari eksternal.
"Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Gubernur tadi, ketahanan likuiditas dan permodalan perbankan tetap kuat," ujar Djiwandono dalam konferensi pers virtual tersebut. "Hasil stress test itu juga menunjukkan ketahanan perbankan terhadap skenario tekanan eksternal," tambahnya.
Pernyataan ini sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan pelaku pasar terhadap sistem keuangan Indonesia. Dalam kondisi ekonomi global yang penuh dengan ketidakpastian, keyakinan terhadap ketahanan perbankan menjadi faktor krusial untuk menjaga stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Jika masyarakat dan investor merasa yakin bahwa perbankan mampu menghadapi berbagai guncangan, maka mereka akan cenderung untuk terus berinvestasi dan menyimpan dana di bank, sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi.
Lebih lanjut, Djiwandono menekankan pentingnya sinergi yang berkelanjutan dan bahkan diperluas antara BI dan pemerintah. Sinergi ini bukan hanya sekadar koordinasi, tetapi juga kolaborasi strategis dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan ekonomi yang terpadu. Tujuan utama dari sinergi ini adalah untuk membangun kepercayaan dari investor dan lembaga pemeringkat kredit terhadap prospek ekonomi Indonesia.
"Selain dari kebijakan-kebijakan yang sudah dijelaskan oleh Bapak Gubernur tadi, saat ini kami juga sedang mempersiapkan koordinasi lebih lanjut dalam hal ini dengan Kemenko Perekonomian, Kemenkeu, Danantara dan bahkan OJK ke depannya untuk membangun sebuah narasi yang terpadu mengenai pertumbuhan ekonomi tadi yang bisa dikhususkan terhadap investor maupun credit rating agency yang akan datang di kemudian hari," jelas Djiwandono.
Pernyataan ini menunjukkan komitmen BI untuk bekerja sama secara erat dengan berbagai pihak terkait dalam upaya meningkatkan citra Indonesia di mata investor dan lembaga pemeringkat kredit. Narasi yang terpadu dan meyakinkan mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia akan menjadi daya tarik utama bagi investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Selain itu, peningkatan peringkat kredit dari lembaga pemeringkat kredit akan menurunkan biaya pinjaman bagi pemerintah dan korporasi Indonesia di pasar internasional.
Kehadiran Djiwandono dalam RDG BI ini juga memiliki makna simbolis. Sebagai keponakan Presiden Prabowo Subianto, Djiwandono membawa legitimasi politik yang kuat ke dalam kebijakan-kebijakan BI. Hal ini dapat memperkuat kepercayaan pasar terhadap independensi BI dan kemampuannya untuk menjalankan kebijakan moneter yang optimal.
