Jakarta – Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini menyampaikan pesan penting kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) terkait pentingnya menjaga kredibilitas dan menerapkan tata kelola yang solid. Prabowo menyoroti fakta bahwa banyak Sovereign Wealth Fund (SWF) di seluruh dunia, termasuk yang berasal dari negara-negara kaya, telah mengalami kerugian besar akibat manajemen yang buruk. Peringatan ini disampaikan dalam acara Tasyakuran HUT ke-1 Danantara Indonesia yang diselenggarakan di Wisma Danantara, Jakarta Selatan, pada hari Rabu (11/3/2026).
Dalam sambutannya, Prabowo menekankan bahwa kegagalan SWF bukanlah fenomena yang jarang terjadi, bahkan seringkali menimpa negara-negara dengan sumber daya finansial yang melimpah. Menurutnya, akar masalah dari kegagalan tersebut terletak pada manajemen yang buruk, tata kelola yang lemah, dan kurangnya pengawasan yang efektif. Prabowo ingin memastikan bahwa Danantara tidak mengikuti jejak negatif ini, dan mampu mengelola aset negara dengan amanah dan profesional.
"Saudara-saudara sekalian, jaga selalu, banyak sovereign wealth fund yang rugi. Banyak sovereign wealth fund di negara yang paling kaya pun rugi akibat tidak baik manajemennya," tegas Prabowo. Pernyataan ini menunjukkan betapa seriusnya Prabowo dalam menanggapi potensi risiko yang dihadapi oleh Danantara.
Pengawasan Ketat dan Multi-Lapis untuk Menjamin Akuntabilitas
Prabowo menyadari betul bahwa Danantara mengelola aset negara yang sangat berharga, sehingga pengawasan yang ketat dan berlapis sangatlah krusial. Ia bahkan menyebut Danantara sebagai lembaga yang paling diawasi di Indonesia. Pengawasan ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari jajaran menteri hingga Tentara Nasional Indonesia (TNI).
"Saya kira Danantara ini adalah lembaga yang paling diawasi di Indonesia. Ada dewan pengawas, saya kira dewan pengawas kita juga cukup kuat, hampir semua Menko ada di situ, ya kan. Saya juga minta BPK masuk keluar, BPKP masuk keluar, awasi. Kejaksaan, polisi, Panglima TNI semua ikut mengawasi," papar Prabowo.
Keterlibatan berbagai lembaga negara dalam pengawasan Danantara menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan investasi negara. Dengan melibatkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kejaksaan, Kepolisian, dan TNI, diharapkan potensi penyimpangan dan praktik korupsi dapat diminimalisir.
Tidak hanya itu, Prabowo juga berencana untuk menunjuk utusan-utusan khusus presiden yang akan bertugas mengawasi Danantara secara langsung. Langkah ini diambil untuk memperkuat lagi mekanisme pengawasan internal dan eksternal yang sudah ada.
"Di samping itu pun saya telah menunjuk utusan-utusan khusus presiden dan mungkin akan saya tunjuk nanti utusan-utusan khusus untuk di tiap BUMN yang kita kelola," ujar Prabowo. Penunjukan utusan khusus presiden ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mengawal kinerja Danantara dan BUMN lainnya.
