Jakarta – Presiden terpilih, Prabowo Subianto, menyampaikan kekhawatirannya mengenai regulasi yang berlaku di Badan Usaha Milik Negara (BUMN), khususnya terkait dengan aturan audit. Prabowo menyoroti adanya keanehan dalam peraturan yang membolehkan audit terhadap BUMN secara langsung, namun tidak berlaku bagi cucu perusahaan mereka. Hal ini dianggap sebagai sebuah anomali yang perlu segera ditangani untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan BUMN.
Kritik ini disampaikan Prabowo dalam acara Tasyakuran HUT ke-1 Danantara Indonesia yang berlangsung di Wisma Danantara, Jakarta Selatan, pada Rabu (11/3/2026). Kehadiran Prabowo dalam acara tersebut menunjukkan komitmennya untuk membenahi BUMN dan menjadikannya sebagai motor penggerak ekonomi nasional yang lebih kuat.
"Aneh lagi, ada peraturan-peraturan yang lebih aneh lagi. Kalau BUMN boleh diaudit oleh negara, katanya kalau cucu perusahaan ndak boleh diaudit. Peraturan dari mana ini?" tanya Prabowo dengan nada heran. Pertanyaan ini mencerminkan kebingungannya terhadap dasar hukum yang mengatur perbedaan perlakuan audit antara BUMN dan entitas anak cucunya.
Prabowo berpendapat bahwa ketidakjelasan dalam regulasi audit ini membuka celah bagi praktik-praktik yang kurang transparan dan berpotensi merugikan negara. Oleh karena itu, ia menekankan perlunya dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap peraturan yang ada dan menyusun regulasi yang lebih komprehensif dan adil.
Lebih lanjut, Prabowo meyakini bahwa solusi untuk mengatasi permasalahan BUMN terletak pada konsolidasi dan penerapan manajemen yang berstandar dunia. Ia melihat Danantara Indonesia sebagai salah satu instrumen penting dalam mewujudkan visi tersebut.
"Jadi Saudara-saudara, premis kita ternyata bener, konsolidasi, satu management dengan rasional, dengan standar-standar terbaik dunia, return on asset saya terima di atas 300%. Ini masih jauh dari sasaran kita," ungkap Prabowo. Pernyataan ini menunjukkan bahwa Prabowo memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap kinerja BUMN dan yakin bahwa dengan manajemen yang tepat, BUMN dapat memberikan kontribusi yang lebih signifikan bagi perekonomian negara.
Prabowo menekankan bahwa pengelolaan BUMN tidak bisa dilakukan secara terpisah-pisah tanpa adanya koordinasi dan standarisasi yang jelas. Ia menyoroti jumlah perusahaan yang berada di bawah naungan BUMN yang sangat banyak, sehingga sulit untuk dikelola secara efektif tanpa adanya manajemen khusus yang memiliki standar tinggi.
"Tidak mungkin kita ngelola 250 perusahaan. Bahkan ternyata saya baru tahu bukan 250, 1.000 perusahaan lebih. Tidak ada pelajaran management di mana pun di dunia, satu management bisa ngelola 1.000 entitas," tegas Prabowo.
Pernyataan ini menggambarkan kompleksitas permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan BUMN. Dengan jumlah entitas yang mencapai ribuan, diperlukan strategi manajemen yang sangat canggih dan terintegrasi untuk memastikan seluruh perusahaan berjalan sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan.
