Washington DC, Amerika Serikat – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan kabar penting terkait upaya penegakan hukum dan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Dalam acara Gala Iftar Business Summit di US Chamber of Commerce, Washington DC, Rabu (18/2/2026) waktu setempat, Prabowo mengungkapkan bahwa pemerintahannya telah berhasil menutup sekitar 1.000 tambang ilegal di seluruh Indonesia. Selain itu, pemerintah juga telah menyita sekitar 4 juta hektar lahan dari korporasi yang terbukti melanggar hukum dan peraturan pertambangan yang berlaku.
Pernyataan ini menjadi sinyal kuat komitmen pemerintah Indonesia dalam memberantas praktik-praktik ilegal yang merugikan negara dan masyarakat. Penutupan tambang ilegal dan penyitaan lahan ini merupakan langkah tegas untuk menegakkan kedaulatan negara atas sumber daya alam dan menciptakan iklim investasi yang lebih sehat dan berkelanjutan.
"Saya juga menyita sekitar 4 juta hektare lahan dari korporasi yang melanggar hukum dan peraturan, yang beroperasi di luar area izin atau konsesi mereka, dan sebagainya," ujar Prabowo di hadapan para pengusaha dan investor Amerika Serikat.
Langkah ini, menurut Prabowo, menunjukkan keseriusan Indonesia dalam memberantas berbagai praktik ilegal, termasuk di sektor kehutanan dan sumber daya alam, demi menciptakan kepastian hukum yang menjadi fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi dan investasi. Kepastian hukum ini menjadi daya tarik utama bagi investor, baik domestik maupun asing, yang ingin berinvestasi di Indonesia.
"Kami menangani masalah kami secara langsung. Kami menegakkan hukum. Kami berupaya menciptakan suasana kepastian dalam proses hukum," tegas Prabowo.
Pemerintah menyadari bahwa iklim investasi yang kondusif tidak hanya ditentukan oleh insentif fiskal atau kemudahan perizinan, tetapi juga oleh kepastian hukum dan supremasi hukum. Tanpa kepastian hukum, investor akan ragu untuk menanamkan modalnya karena risiko yang tinggi. Oleh karena itu, pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan penegakan hukum dan memberantas praktik-praktik korupsi dan kolusi yang dapat menghambat investasi.
Prabowo menekankan bahwa penutupan tambang ilegal dan penyitaan lahan merupakan bagian dari upaya yang lebih besar untuk menciptakan iklim investasi yang lebih baik di Indonesia. Pemerintah berupaya untuk menciptakan stabilitas sosial, stabilitas politik, dan lingkungan yang kondusif bagi kegiatan bisnis dan ekonomi.
"Saya rasa ini semua akan menambah iklim stabilitas sosial, stabilitas politik, dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kegiatan bisnis dan ekonomi," kata Prabowo.
Pemerintah juga terus berupaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya alam. Hal ini dilakukan dengan menerapkan sistem perizinan yang lebih transparan dan efisien, serta meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan pertambangan dan kehutanan.
