Washington DC – Presiden terpilih Prabowo Subianto menyampaikan komitmen kuat pemerintah Indonesia dalam memberantas berbagai praktik ilegal yang selama ini merugikan negara dan mencoreng citra investasi. Pernyataan ini disampaikan dalam acara Gala Iftar Business Summit yang diselenggarakan di US Chamber of Commerce, Washington DC, Amerika Serikat, Rabu (18/2/2026) waktu setempat. Di hadapan para pengusaha terkemuka dari Amerika Serikat dan Indonesia, Prabowo tidak menutup mata terhadap realitas pahit yang masih dihadapi Indonesia, namun sekaligus menegaskan langkah-langkah konkret yang telah dan akan diambil untuk menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif dan berkelanjutan.
Dalam pidatonya, Prabowo mengakui bahwa Indonesia masih bergulat dengan berbagai aktivitas ilegal yang merugikan negara secara ekonomi dan sosial. Ia secara terbuka menyebutkan beberapa contoh yang paling menonjol, seperti penyelundupan barang, perdagangan manusia, praktik ekonomi ilegal yang merugikan negara, pertambangan ilegal yang merusak lingkungan, penangkapan ikan ilegal yang mengancam keberlanjutan sumber daya laut, serta penebangan liar yang menyebabkan deforestasi dan kerusakan ekosistem.
"Kami tahu kami memiliki banyak masalah. Kami memiliki masalah penyelundupan, perdagangan manusia, aktivitas ekonomi ilegal, pertambangan liar, perikanan liar, dan penebangan liar," ungkap Prabowo dengan nada lugas. Pengakuan ini menunjukkan keterbukaan dan kejujuran Prabowo dalam melihat permasalahan yang ada, yang merupakan langkah awal yang penting dalam mencari solusi yang efektif.
Namun, Prabowo tidak hanya berhenti pada pengakuan masalah. Ia kemudian menekankan komitmen pemerintahannya untuk mengambil tindakan tegas dalam memberantas praktik-praktik ilegal tersebut. Ia menyoroti bahwa pemerintah telah mengambil langkah-langkah konkret untuk menindak para pelaku kejahatan ekonomi dan lingkungan, termasuk menutup ratusan tambang ilegal yang beroperasi tanpa izin dan merusak hutan lindung.
"Saya baru saja menutup 1.000 tambang ilegal. Mereka menambang di hutan lindung," tegas Prabowo. Tindakan tegas ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menegakkan hukum dan melindungi sumber daya alam Indonesia dari eksploitasi ilegal.
Selain menutup tambang-tambang ilegal, Prabowo juga mengungkapkan bahwa pemerintah telah menyita sekitar 4 juta hektare lahan dari korporasi yang terbukti melanggar hukum dan peraturan. Pelanggaran tersebut antara lain meliputi beroperasi di luar area izin atau konsesi yang diberikan, melakukan praktik-praktik yang merusak lingkungan, atau melanggar hak-hak masyarakat adat.
"Kami menangani masalah kami secara langsung. Kami menegakkan hukum. Kami berupaya menciptakan suasana kepastian dalam proses hukum," kata Prabowo. Ia menekankan bahwa penegakan hukum yang tegas dan transparan merupakan kunci untuk menciptakan iklim investasi yang stabil dan dapat diprediksi.
Prabowo meyakini bahwa upaya-upaya pemerintah dalam memberantas praktik ilegal dan menegakkan hukum akan berdampak positif pada stabilitas sosial dan politik, serta menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kegiatan bisnis dan ekonomi. Ia mengajak para pengusaha Amerika Serikat untuk berinvestasi di Indonesia, dengan jaminan bahwa pemerintah akan terus berupaya menciptakan iklim investasi yang lebih baik dan melindungi kepentingan para investor yang beroperasi secara legal dan bertanggung jawab.
"Saya rasa ini semua akan menambah iklim stabilitas sosial, stabilitas politik, dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kegiatan bisnis dan ekonomi," pungkas Prabowo.
