KABARNUSANTARA.ID - Menjelang perayaan Idulfitri 1447 Hijriah atau tahun 2026 Masehi, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyatakan kesiapan penuh dalam menyambut gelombang besar pemudik yang diprediksi akan memadati wilayah tersebut. Persiapan ini mencakup pemantauan menyeluruh terhadap kondisi sarana dan prasarana penunjang arus lalu lintas.
Aspek fundamental dalam persiapan ini adalah pemeliharaan dan peningkatan kualitas jalan yang akan dilalui oleh para pemudik. Kesiapan infrastruktur ini menjadi prioritas utama untuk menjamin kelancaran dan keamanan perjalanan warga yang kembali ke kampung halaman.
Pernyataan resmi mengenai kesiapan ini disampaikan langsung oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dalam rangkaian kegiatan publik yang berlangsung baru-baru ini. Kesiapan ini diharapkan dapat meminimalisir potensi kemacetan dan hambatan selama periode puncak mudik.
Momen penting ini terungkap saat Dedi Mulyadi tengah menyalurkan kompensasi khusus bagi para pekerja transportasi informal. Kegiatan tersebut dilaksanakan di wilayah Polres Garut pada hari Sabtu, tanggal 14 Maret 2026.
Kompensasi tersebut diberikan kepada kusir delman, sopir angkot, dan juga pengemudi becak yang terpaksa menghentikan aktivitas mencari nafkah mereka selama masa libur mudik berlangsung. Ini menunjukkan perhatian pemerintah terhadap dampak ekonomi bagi kelompok masyarakat tersebut.
Dalam kesempatan tersebut, Dedi Mulyadi memberikan penegasan mengenai kondisi jalan raya di Jawa Barat yang dikelola oleh provinsi. Ia menekankan bahwa perbaikan telah dilakukan secara signifikan menjelang momentum hari raya.
"Jalur sudah siap. Kapan lagi jalan-jalan provinsi sudah bagus," ucap Dedi Mulyadi.
Penekanan pada kondisi jalan yang prima ini juga diperkuat dengan jaminan mengenai aspek penerangan di sepanjang jalur utama. Penerangan yang memadai dianggap krusial untuk meningkatkan keselamatan, terutama bagi perjalanan di malam hari.
Pria yang akrab disapa KDM tersebut memastikan bahwa semua elemen pendukung operasional, mulai dari penerangan jalan umum hingga koordinasi antarinstansi, telah disiapkan secara matang. Hal ini merupakan bagian dari upaya kolektif pemerintah daerah.
