Jakarta – Harga minyak mentah dunia mengalami lonjakan signifikan, melampaui angka 4%, pada hari Rabu (18 Februari 2026) setelah adanya pernyataan dari Wakil Presiden Amerika Serikat (AS), JD Vance, yang mengindikasikan kegagalan dalam perundingan nuklir antara AS dan Iran. Pernyataan tersebut memicu kekhawatiran akan meningkatnya ketegangan antara kedua negara dan potensi gangguan pasokan minyak dari kawasan Timur Tengah.

Kenaikan harga minyak ini menjadi sorotan utama di pasar komoditas global, menggarisbawahi sensitivitas harga terhadap dinamika geopolitik, khususnya di wilayah yang kaya akan sumber daya energi seperti Timur Tengah. Ketidakpastian seputar masa depan program nuklir Iran dan dampaknya terhadap stabilitas regional telah lama menjadi faktor pendorong fluktuasi harga minyak.

Menurut laporan CNBC yang dirilis pada Kamis (19 Februari 2026), harga minyak mentah AS (West Texas Intermediate/WTI) melonjak sebesar US$ 2,86 atau 4,59% selama sesi perdagangan hari Rabu, ditutup pada level US$ 65,19 per barel. Sementara itu, harga minyak mentah Brent, yang menjadi patokan global, mengalami kenaikan sebesar US$ 2,93 atau 4,35%, mencapai US$ 70,35 per barel. Kenaikan ini mencerminkan respons cepat pasar terhadap potensi risiko gangguan pasokan akibat ketegangan yang meningkat.

Sebelumnya, pada hari Selasa (17 Februari 2026), utusan Amerika Serikat, Steve Witkoff dan Jared Kushner, telah mengadakan perundingan negosiasi nuklir dengan perwakilan Iran di Jenewa. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menyatakan bahwa diskusi tersebut berjalan konstruktif dan menghasilkan kesepakatan umum mengenai prinsip-prinsip panduan. Pernyataan ini sempat memberikan harapan dan mendorong harga minyak turun pada akhir perdagangan hari Selasa, karena pasar menafsirkan komentar tersebut sebagai sinyal bahwa Iran, sebagai negara produsen minyak yang signifikan, berpotensi mencapai kesepakatan dengan AS terkait program nuklirnya. Kesepakatan tersebut diharapkan dapat membuka jalan bagi pencabutan sanksi ekonomi terhadap Iran, yang pada gilirannya akan meningkatkan pasokan minyak global dan menurunkan harga.

Namun, harapan tersebut pupus dengan cepat setelah Wakil Presiden AS, JD Vance, memberikan pernyataan yang kontras. Vance mengklaim bahwa Teheran gagal memenuhi tuntutan inti yang diajukan oleh AS dalam perundingan tersebut. Pernyataan ini mengindikasikan bahwa perundingan nuklir tersebut kemungkinan besar akan menemui jalan buntu akibat perbedaan pendapat yang mendasar antara kedua belah pihak. Kegagalan perundingan ini memicu kekhawatiran akan potensi eskalasi konflik di wilayah tersebut, yang dapat berdampak signifikan terhadap pasokan minyak global.

"Dalam beberapa hal berjalan baik, mereka sepakat untuk bertemu kembali setelahnya. Namun dalam hal lain sangat jelas bahwa presiden telah menetapkan beberapa garis merah yang belum bersedia diakui dan dibahas oleh pihak Iran," ujar Vance kepada Fox News pada Selasa malam. Pernyataan ini memperjelas bahwa perbedaan pandangan yang signifikan masih menghambat tercapainya kesepakatan antara AS dan Iran.

Lebih lanjut, Vance menekankan bahwa Presiden AS, Donald Trump, berhak untuk menggunakan kekuatan militer jika jalur diplomasi gagal menghentikan program nuklir Iran. Pernyataan ini menimbulkan kekhawatiran akan potensi intervensi militer AS di wilayah tersebut, yang dapat memicu konflik yang lebih luas dan mengganggu pasokan minyak dari Timur Tengah. Kemungkinan penggunaan kekuatan militer oleh AS untuk menekan Iran menjadi ancaman nyata yang semakin meningkatkan ketegangan di kawasan tersebut.

"Kita memang memiliki militer yang sangat kuat, Presiden telah menunjukkan kesediaan untuk menggunakannya," tegas Vance. Pernyataan ini memperkuat sinyal bahwa AS tidak akan ragu untuk menggunakan kekuatan militernya jika diperlukan untuk mencapai tujuannya terkait program nuklir Iran.

Sebagai langkah antisipasi, Presiden Trump telah menempatkan kapal induk USS Abraham Lincoln di Timur Tengah. Selain itu, kapal induk USS Gerald Ford juga sedang dalam perjalanan menuju wilayah tersebut sebagai langkah preventif jika negosiasi dengan Iran mengalami kegagalan total. Pengerahan kekuatan militer AS ini menunjukkan keseriusan pemerintah AS dalam menghadapi potensi risiko yang timbul dari program nuklir Iran.