GARUT, KABARNUSANTARA.ID – Pemerintah Kabupaten Garut terus berupaya untuk menekan angka stunting di wilayahnya. Hal ini dilakukan karena saat ini pemerintah pusat menargetkan penurunan stunting diangka 14 persen di tahun 2024.
Salah satu langkah yang dilakukan Pemkab Garut yakni memerintahkan seluruh SKPD di Pemkab Garut termasuk pihak kecamatan untuk melakukan upaya untuk penanganan stunting di wilayahnya.
“Stunting ini jadi pokok perhatian di tahun 2024 ini. Karena kita diwajibkan oleh pemerintah pusat untuk menurunkan angka stunting diangka 14 persen,” ujar Sekertaris Daerah (Sekda) Kabupaten Garut, Nurdin Yana kepada wartawan usai kegiatan Rakerda Program Bangga Kencan, Percepatan Penurunan Stunting di Fave Hotel, Jumat (8/3/2024).
Menurut dia, dalam penurunan angka stunting, Pemkab Garut sebelumnya di tahun 2022 sudah melakukan tahapan-tahapan, salah satunya dengan menetapkan jumlah penderit stunting diangka 35 persen.
“Kita inventarisir lagi kemudian turun diangka 23,6 persen dan kita dapat apresiasi dari pemerintah pusat, kemudian di tahun 2024 ini kita diwajibkan untuk turun diangka 14 persen,” ujarnya.
Dengan adanya target tersebut, kata dia, saat ini pihaknya sudah mengintruksikan seluruh SKPD dan para camat untuk melakukan berbagai langkah yang sudah direncanakan saat ini.
“Memang penanganan ini (stanting) berbasis keuangan, tetapi untuk Dinas Sosial kan ada PMT (pemberian makanan tambahan). Ini yang terus dilakukan,” terangnya.
Selain itu, pihaknya juga sudah menginstruksikan seluruh camat untuk melakukan pengecekan kembali penderita stunting yang sudah dilakukan pendataan dan penanganan. Jangan sampai para penderita stunting ini tidak berkembang dengan baik.
“Indikator stunting ini kan berat badan dan tinggi badan. Jangan sampai ketika sudah dilakukan penangan ada penurunan, jadi kita perintahkan camat untuk terus melakukan pengecekan,” ujarnya.
Nurdin Yana menerangkan, penderita stunting di Kabupaten Garut saat ini tersebar hampir di seluruh kecamatan. Maka dari itu pihaknya terus melakukan upaya untuk menekan angka stunting ini.
“Kami targetkan tahun 2024 ini, angka stunting di Kabupaten Garut ini bisa turun sampai 14 persen, seperti yang diintruksikan pemerintah pusat,” ujarnya.
Ditempat yang sama, Ketua Tim Kerja Hubalila, Advokasi KIE dan Kehumasan BKKBN Jawa Barat, Herman Melani, SH., MH menyambut baik dengan kegiatan Rakerda penurunan stunting yang diadakan di Kabupaten Garut. Karena kegiatan ini merupakan upaya penguatan komitmen pemerintah daerah dalam program pembangunan keluarga berencana dan penurunan stunting.
“Rakerda tingkat kabupaten ini merupakan pertama di Garut, setelah sebelumnya dilaksanakan di tingkat provinsi.Kami berharap penguatan program ini semakin meningkat,” terangnya.
Menurut dia, dengan adanya penguatan dari seluruh stakeholder di Kabupaten Garut, capaian penanganan stunting bisa mencapai 14 persen di tahun 2024 ini.
“Kalau target 14 persen bisa tercapai, ini bisa mempengaruhi capaian provinsi, karena penduduk Garut ini kan banyak,” ujarnya.
Herman mengatakan, dalam penanganan stunting di Kabupaten Garut ini terus ditingkatkan, karena ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya stunting. Seperti perkawinan anak usia dini dan buruknya sanitasi.
“Sanitasi ini merupakan salah satu penyebab sanitasi. Jadi ini harus diperhatikan,” ujarnya. (*)
