JAKARTA, KABARNUSANTARA.ID – Saat ini angka kemiskinan menjadi single digit di September 2021 sebesar 9,71 persen, dari tahun sebelumnya di 10,19 persen.
Dari data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin yang sebelumnya mencapai 27,5 juta jiwa pada September 2020, kini turun menjadi 26,5 juta jiwa pada September 2021.
“APBN adalah instrumen fiskal yang sangat strategis dan berdampak bagi pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan Kesejahteraan Rakyat,” ujar Hadiyanto di Jakarta , Selasa (12/4/22).
Bahkan saat masa pandemi dan kondisi perekonomian ini, APBN berperan sangat detail dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan kesehatan dan perlindungan sosial dengan tetap menjaga keseimbangan antara fungsi counter cyclical dengan pengendalian risiko dan kesinambungan fiskal.
Tak hanya itu, kinerja APBN untuk peningkatan vaksinasi dan pelayanan publik di masa pandemi telah mendorong pertumbuhan konsumsi pemerintah sebesar 5,25 persen tahun-ke-tahun di kuartal IV-2021.
Bahkan pihak kementrian Keuangan terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan dan mempermudah pengembangan dana APBN, dalam mendukung percepatan realisasi APBN terutama program Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC PEN) melalui modernisasi pembayaran digital dan penyederhanaan pelaksanaan anggaran.
Sebagai upaya dalam rangka meningkatkan kompetensi pengelola keuangan pada satuan kerja K/L telah ditetapkan jabatan fungsional bidang perbendaharaan, yang diharapkan mampu menjadi penggerak penggerak implementasi belanja yang berkualitas.
“Dalam periode 5 tahun terakhir belanja negara dalam APBN mengalami peningkatan signifikan dari Rp 2.007,4 triliun pada tahun 2017, menjadi Rp 2.786,37 triliun pada tahun 2021 dengan pertumbuhan rata-rata 8,59 persen,” Jelasnya.
