Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa baru-baru ini mengungkapkan sebuah perubahan signifikan dalam pandangan Presiden Prabowo Subianto terhadap Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Perubahan ini menandai titik balik penting dalam wacana reformasi birokrasi dan pengelolaan keuangan negara, khususnya terkait dengan instansi yang selama ini kerap menjadi sorotan publik.
Sebelumnya, seperti yang diungkapkan oleh Purbaya, Prabowo Subianto secara konsisten menyampaikan keinginan untuk membubarkan Bea Cukai dan menggantinya dengan perusahaan swasta asal Swiss, Societe Generale de Surveillance (SGS). Kebijakan ini, yang pernah diterapkan pada masa orde baru, mencerminkan ketidakpuasan terhadap kinerja Bea Cukai dan harapan akan efisiensi serta transparansi yang lebih baik melalui mekanisme outsourcing.
Namun, dalam sebuah rapat di Istana Kepresidenan beberapa minggu lalu, Purbaya mendapati perubahan signifikan dalam pandangan Prabowo. "Ada kemajuan untuk Bea Cukai. Saya baru tahu, beberapa minggu lalu saya rapat di Istana dengan Pak Presiden, biasanya dia selalu bilang ‘Bea Cukai bubarkan, ganti SGS’, selalu begitu," ujar Purbaya saat melantik pejabat baru di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (10/3/2026).
Perubahan ini, menurut Purbaya, didasari oleh pengamatan langsung Prabowo terhadap perbaikan yang telah dicapai oleh Bea Cukai. "Kemarin sudah beda, tadinya saya berpikir kita harus gantikan Bea Cukai dengan SGS, tapi ternyata ada perbaikan. Dia bilang gini ‘saya lihat ada perbaikan di sana dan saya yakin kita bisa memperbaiki Bea Cukai sehingga tidak diberikan ke SGS’," ungkap Purbaya, menirukan ucapan Prabowo dengan nada optimis.
Apresiasi ini tentu menjadi angin segar bagi seluruh jajaran Bea Cukai. Selama ini, instansi tersebut kerap kali menjadi sasaran kritik terkait praktik korupsi, penyelundupan, dan berbagai permasalahan lainnya yang merugikan negara. Wacana pembubaran yang digaungkan oleh Prabowo sebelumnya tentu menjadi tekanan tersendiri bagi para pegawai Bea Cukai untuk berbenah diri.
Purbaya sendiri mengakui bahwa perubahan pandangan Prabowo ini memberikan kepercayaan diri yang lebih besar dalam berinteraksi dengan Kepala Negara dan jajaran menteri lainnya, khususnya ketika membahas isu-isu terkait DJBC dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). "Itu saya biasanya kalau rapat ke Istana, kalau mereka mulai ngomong Bea Cukai sama Pajak, gua lemas aja. Itu penghargaan yang luar biasa, kita belum sampai tetapi sudah dilihat ada kemajuannya. Itu karena kerja keras Pak Djaka (Dirjen Bea Cukai) dan kawan-kawan," imbuhnya.
Apresiasi serupa juga disampaikan Prabowo kepada para pegawai DJP atas kinerja mereka dalam meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Purbaya mengungkapkan bahwa Prabowo merasa sangat percaya diri dengan kemampuan DJP untuk terus mendongkrak penerimaan negara, terutama setelah melihat pertumbuhan setoran pajak yang signifikan pada Januari-Februari 2026, yaitu sebesar 30%.
"Pajak kita saya pikir tidak bisa perbaiki, ternyata setelah digebrak-gebrak, Januari dan Februari naiknya 30%". Itu ucapan presiden di depan para pemimpin di Indonesia. Jadi ini kerja sama, semua gerak bareng," tegas Purbaya.
Implikasi dan Tantangan ke Depan
