Jakarta – Agus Sugiarto, Komisaris Independen PT Danantara Asset Management, menunjukkan keseriusannya dalam mengikuti seleksi Anggota Dewan Komisioner (ADK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan memaparkan visi dan misinya di hadapan Komisi XI DPR RI. Dalam uji kelayakan yang berlangsung pada Rabu, 11 Maret 2026, Agus menekankan pentingnya peran OJK dalam mendukung program-program prioritas pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, khususnya Asta Cita yang menjadi landasan pembangunan nasional. Salah satu poin krusial yang ia soroti adalah bagaimana OJK dapat berkontribusi secara signifikan dalam merealisasikan program ambisius satu juta rumah, sebuah inisiatif yang bertujuan untuk mengatasi masalah backlog perumahan yang masih menjadi tantangan besar di Indonesia.
Agus Sugiarto, dengan pengalaman dan pemahamannya yang mendalam tentang sektor keuangan, berpendapat bahwa OJK tidak boleh menjadi entitas yang terisolasi dan hanya fokus pada regulasi internal. Sebaliknya, OJK harus aktif terlibat dalam ekosistem pembangunan nasional dan bersinergi dengan berbagai program pemerintah. Ia mengkritik anggapan bahwa OJK hanya berkutat pada urusan internal dan kurang peka terhadap kebutuhan riil masyarakat.
"Kami melihat pemerintahan yang baru di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo sudah membuat Asta Cita, di mana dalam Asta Cita itu ada berbagai macam program, seperti ketahanan pangan, ketahanan rumah, hilirisasi dan segala macam. Tentunya OJK itu bukan anak autis yang bermain sendirian, kalau saya sebagai pimpinan, saya akan masuk ke situ," tegas Agus di hadapan anggota Komisi XI DPR RI. Pernyataan ini mencerminkan komitmennya untuk membawa OJK lebih dekat dengan realitas sosial dan ekonomi yang dihadapi masyarakat Indonesia.
Lebih lanjut, Agus menguraikan secara detail bagaimana OJK dapat berperan aktif dalam mendukung program satu juta rumah. Ia mengusulkan sebuah konsep inovatif yang ia sebut "KPR Nusantara," sebuah skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan suku bunga rendah yang dirancang khusus untuk menjangkau masyarakat berpenghasilan rendah. Menurutnya, kunci keberhasilan program ini adalah dengan melibatkan seluruh perbankan di Indonesia, baik bank umum maupun Bank Perekonomian Rakyat (BPR).
"Ide saya pribadi, saya akan minta teman-teman di perbankan, semua bank wajib memiliki portofolio KPR, di mana 5% dari pada portofolio KPR-nya dibentuk khusus menjadi semacam KPR Nasional, katakanlah KPR Nusantara, apapun namanya. Di mana dalam KPR Nusantara ini kita sudah membuat skim tersendiri, berapa suku bunga rendah, semua banknya sama. Hanya mengambil 5% dari seluruh portofolio mereka jadi tidak memberatkan," jelas Agus.
Gagasan ini didasarkan pada pemikiran bahwa dengan mewajibkan setiap bank untuk mengalokasikan 5% dari portofolio kreditnya untuk KPR Nusantara, akan tercipta sumber pendanaan yang berkelanjutan dan terjangkau bagi masyarakat yang ingin memiliki rumah. Suku bunga rendah yang ditawarkan dalam skema ini akan menjadi daya tarik utama, sehingga masyarakat berpenghasilan rendah dapat lebih mudah mengakses pembiayaan perumahan.
Agus menargetkan untuk melibatkan setidaknya 100 bank di seluruh Indonesia dalam program KPR Nusantara. Ia bahkan tidak menutup kemungkinan untuk melibatkan BPR, yang memiliki jaringan yang luas di daerah-daerah pelosok. Dengan melibatkan BPR, program ini diharapkan dapat menjangkau masyarakat yang tinggal di daerah-daerah terpencil dan sulit dijangkau oleh bank umum.
"Di sini kita ingin melihat bahwa ternyata OJK terlibat melalui perbankan. 100 bank kita libatkan, kalau perlu sampai BPR, sehingga masyarakat luas bisa menerima, bisa memiliki rumah dengan dukungan KPR Nasional ini tadi," ujarnya.
Keterlibatan OJK dalam program satu juta rumah ini diharapkan dapat memberikan dampak yang signifikan dalam mengurangi backlog perumahan di Indonesia. Menteri Perumahan dan Permukiman, Maruarar Sirait, sebelumnya telah menyampaikan bahwa backlog perumahan di Indonesia masih sangat tinggi dan memerlukan upaya yang serius dari semua pihak untuk mengatasinya.
