Jakarta – Industri kelapa sawit Indonesia menunjukkan tren positif dengan peningkatan produksi signifikan pada tahun 2025. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) melaporkan total produksi minyak sawit, yang mencakup Crude Palm Oil (CPO) dan Palm Kernel Oil (PKO), mencapai angka sekitar 56 juta ton. Pencapaian ini menjadi angin segar bagi perekonomian nasional, mengingat kontribusi besar sektor kelapa sawit terhadap devisa negara.
Ketua Umum GAPKI, Eddy Martono, mengungkapkan bahwa produksi CPO secara spesifik mencapai 51 juta ton. Peningkatan ini, menurutnya, merupakan hasil dari investasi jangka panjang dalam program peremajaan atau replanting yang kini mulai membuahkan hasil. Tanaman-tanaman sawit muda yang ditanam melalui program peremajaan ini telah memasuki masa produksi, sehingga mendongkrak volume produksi CPO secara keseluruhan.
"Kita patut bersyukur bahwa di tahun 2025 ini terjadi kenaikan produksi CPO yang signifikan, mencapai sekitar 51 juta ton. Jika ditotal dengan PKO, maka total produksi kita mencapai 56 juta ton. Kenaikan ini merupakan dampak positif dari program replanting yang telah dilakukan oleh perusahaan-perusahaan kelapa sawit," ujar Eddy seusai melakukan pertemuan dengan Menteri Pertanian Amran Sulaiman di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, pada Rabu (11/3/2026).
Namun, Eddy Martono juga menekankan bahwa potensi produksi sawit nasional sebenarnya masih bisa ditingkatkan lebih jauh lagi. Ia menyoroti pentingnya kelancaran program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) sebagai kunci untuk membuka potensi tersebut. Sayangnya, program PSR saat ini dinilai berjalan stagnan, dan memerlukan perhatian lebih serius dari pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan.
Salah satu kendala utama yang menghambat program PSR adalah keengganan petani untuk melakukan peremajaan. Petani khawatir kehilangan sumber pendapatan selama masa tunggu tanaman sawit baru hingga berproduksi. Masa tunggu ini bisa mencapai 2,5 tahun, dan selama periode tersebut, petani tidak memiliki hasil panen untuk dijual.
"Di sinilah letak permasalahannya. Petani seringkali enggan melakukan peremajaan karena khawatir kehilangan mata pencaharian. Contohnya, saat harga TBS (Tandan Buah Segar) mencapai Rp 3.000, mereka tidak mau menebang tanaman mereka. Mereka bertanya, ‘Lalu, kami akan makan apa jika tanaman kami tebang?’" ungkap Eddy.
Permasalahan ini memerlukan solusi yang komprehensif dan berkelanjutan. Petani membutuhkan jaminan penghidupan selama masa tunggu tanaman sawit baru hingga berproduksi. Selain melalui skema tumpang sari, perlu dipertimbangkan dukungan finansial langsung kepada petani agar mereka tetap memiliki sumber pendapatan selama masa replanting.
Skema tumpang sari, di mana petani menanam tanaman sela di antara tanaman sawit muda, memang dapat membantu menghasilkan pendapatan tambahan. Namun, efektivitas skema ini sangat bergantung pada jenis tanaman sela yang dipilih, kondisi lahan, dan ketersediaan pasar. Oleh karena itu, dukungan finansial langsung dapat menjadi solusi yang lebih pasti dan terukur.
Lebih lanjut, Eddy Martono menyampaikan bahwa peningkatan produksi sawit menjadi semakin penting karena kebutuhan domestik terus meningkat, terutama untuk mendukung program biodiesel. Program biodiesel merupakan upaya pemerintah untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan beralih ke sumber energi yang lebih ramah lingkungan. Kelapa sawit merupakan bahan baku utama dalam produksi biodiesel, sehingga peningkatan produksi sawit akan sangat mendukung keberhasilan program ini.
