Jakarta – Pendangkalan alur Sungai Kapuas dan penurunan drastis debit air telah memicu krisis serius dalam penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) di Kalimantan Barat. Kondisi lingkungan yang ekstrem ini menyebabkan sejumlah kapal tanker pengangkut BBM kandas, terutama di area Fuel Terminal (FT) Sanggau dan FT Sintang, mengancam kelancaran pasokan energi bagi masyarakat di wilayah tersebut. Pemerintah dan Pertamina Patra Niaga bergerak cepat mencari solusi alternatif dan darurat untuk mengatasi gangguan ini dan memastikan ketersediaan BBM tetap terjaga.
Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Fathul Nugroho, menekankan bahwa prioritas utama saat ini adalah menjaga distribusi BBM ke masyarakat Kalimantan Barat agar tidak terganggu, meskipun menghadapi tantangan yang signifikan. Skema alternatif dan darurat tengah diimplementasikan untuk memastikan pasokan BBM tetap lancar hingga solusi jangka panjang dapat ditemukan.
"Terkait dengan distribusi BBM untuk Kalimantan Barat ini ada sedikit gangguan akibat pendangkalan alur Sungai Kapuas dan debit airnya yang turun, sehingga kapal tanker BBM kandas, terutama di Fuel Terminal Sanggau dan Sintang. Mudah-mudahan dari hasil diskusi dan paparan dari Pertamina Patra Niaga sudah disiapkan skema alternative dan emergency suplainya bisa berjalan dengan baik," ujar Fathul saat melakukan kunjungan kerja ke Integrated Terminal (IT) Pontianak, Selasa (17/2/2026). Pernyataan ini menegaskan keseriusan masalah yang dihadapi dan upaya intensif yang dilakukan untuk mengatasinya.
Salah satu solusi yang tengah dipertimbangkan secara serius adalah penggunaan tongkang terapung (floating barge) sebagai dermaga (jetty) sementara. Dengan skema ini, proses bongkar muat BBM dapat dilakukan langsung dari kapal tanker ke mobil tangki, meminimalkan ketergantungan pada alur sungai yang dangkal. Tongkang terapung diharapkan dapat menjadi solusi sementara yang efektif sambil menunggu solusi permanen yang lebih komprehensif.
Fathul Nugroho juga menekankan pentingnya penyusunan batas waktu yang jelas terkait penggunaan skema sementara ini. Pertamina Patra Niaga diminta untuk segera menyusun timeline yang terukur mengenai durasi penggunaan tongkang terapung dan kapan solusi permanen dapat diimplementasikan. Hal ini penting untuk memberikan kepastian dan menghindari ketergantungan yang berlarut-larut pada solusi sementara.
Lebih lanjut, Fathul menyoroti kondisi sejumlah fasilitas penyaluran BBM yang sudah beroperasi selama puluhan tahun. Banyak dari fasilitas ini dibangun pada era 1970-an dan 1980-an, sehingga membutuhkan pembaruan dan revitalisasi agar lebih adaptif terhadap perubahan kondisi wilayah dan fenomena alam seperti pendangkalan sungai.
"Memang beberapa FT kita ini dibangun sekitar tahun 1970-1980, artinya sudah cukup tua. Ada beberapa yang sudah direvitalisasi, terutama milik Pertamina, ke depannya Pertamina, khususnya PPN dapat mempersiapkan road-map revitalisasi dan pembangunan baru," kata Fathul. Investasi dalam modernisasi infrastruktur penyaluran BBM menjadi krusial untuk memastikan ketahanan energi di Kalimantan Barat dalam jangka panjang.
Direktur Jenderal Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Laode Sulaeman, menambahkan bahwa pemerintah akan memperkuat koordinasi lintas sektor untuk menangani permasalahan distribusi BBM ini. Koordinasi yang erat dengan Kementerian Perhubungan dan pemerintah daerah sangat penting untuk mencari solusi yang efektif dan berkelanjutan.
"Jadi, ini nanti akan kami segera siasati, dan kami tindaklanjuti koordinasi lintas sektor. Sehingga, ke depannya ini menjadi solusi juga buat permasalahan seperti ini," ujarnya. Pendekatan kolaboratif lintas sektor diharapkan dapat menghasilkan solusi yang komprehensif dan terintegrasi, mengatasi akar permasalahan dan mencegah terulangnya krisis serupa di masa depan.
