Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merespons dengan serius laporan yang beredar di masyarakat, yang kemudian sampai ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mengenai dugaan penerimaan gratifikasi oleh seorang pejabat tinggi di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Laporan tersebut menyebutkan adanya indikasi gratifikasi berupa satu unit mobil mewah yang diterima oleh pejabat yang diidentifikasi dengan inisial RLM.
Menanggapi hal ini, Menteri Keuangan Purbaya menyatakan akan segera berkoordinasi dengan pihak KPK untuk membahas lebih lanjut mengenai laporan tersebut. Ia mengakui telah mengetahui perihal dugaan gratifikasi yang sedang menjadi sorotan publik. "Iya, saya sudah tahu mengenai laporan tersebut. Saya berencana untuk menghubungi dan berdiskusi dengan pihak KPK terkait hal ini," ujar Purbaya kepada awak media di Gedung DPR RI, Jakarta, pada hari Rabu (18/2/2026).
Purbaya menekankan komitmennya untuk menangani masalah ini secara adil dan transparan. Ia berjanji akan melakukan investigasi menyeluruh untuk memastikan kebenaran dari laporan tersebut. "Kami akan melihat kasus ini secara objektif dan memastikan apakah tuduhan tersebut benar adanya. Kami tidak ingin ada pihak yang dirugikan atau menjadi korban dari laporan yang tidak berdasar," tegasnya.
Menteri Keuangan juga menyampaikan kekhawatirannya bahwa laporan ini mungkin sengaja dihembuskan oleh pihak-pihak tertentu yang memiliki agenda tersembunyi. Ia mengungkapkan bahwa pejabat yang bersangkutan, yang diindikasikan dengan inisial RLM, sedang dipertimbangkan untuk dipromosikan ke posisi strategis dalam manajemen Kemenkeu. "Ada indikasi bahwa isu ini sengaja digulirkan oleh pihak-pihak yang tidak setuju dengan rencana penempatan pejabat tersebut di posisi manajemen. Mereka mungkin merasa terancam atau memiliki kepentingan lain yang ingin dilindungi," jelas Purbaya.
"Kami akan menelusuri lebih dalam mengenai motif di balik laporan ini dan memastikan bahwa proses investigasi berjalan tanpa adanya intervensi atau tekanan dari pihak manapun. Kebenaran harus diungkap, dan keadilan harus ditegakkan," imbuhnya.
Kasus dugaan gratifikasi ini menjadi perhatian serius bagi Kementerian Keuangan, yang saat ini tengah berupaya untuk meningkatkan citra dan kredibilitasnya di mata publik. Kemenkeu menyadari bahwa kepercayaan masyarakat adalah aset yang sangat berharga, dan segala tindakan yang dapat merusak kepercayaan tersebut harus ditindaklanjuti dengan tegas dan transparan.
Purbaya juga menyoroti pentingnya menjaga integritas dan profesionalisme seluruh jajaran Kemenkeu. Ia menekankan bahwa setiap pejabat dan pegawai Kemenkeu harus menjunjung tinggi etika dan moralitas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. "Kami tidak akan mentolerir segala bentuk penyimpangan atau pelanggaran yang dapat merugikan negara dan masyarakat. Kami akan terus berupaya untuk menciptakan lingkungan kerja yang bersih dan akuntabel," tegasnya.
Kasus ini juga menjadi momentum bagi Kemenkeu untuk memperkuat sistem pengawasan internal dan mekanisme pelaporan pelanggaran. Kemenkeu akan meningkatkan sosialisasi mengenai gratifikasi dan benturan kepentingan kepada seluruh pegawai, serta menyediakan saluran pelaporan yang mudah diakses dan terjamin kerahasiaannya.
Selain itu, Kemenkeu juga akan bekerja sama dengan KPK dan lembaga penegak hukum lainnya untuk memberantas korupsi dan praktik-praktik ilegal lainnya di lingkungan Kemenkeu. "Kami menyadari bahwa pemberantasan korupsi adalah tugas yang berat dan kompleks, namun kami tidak akan menyerah. Kami akan terus berupaya untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa," kata Purbaya.
