Jakarta – Bencana banjir yang melanda wilayah Sumatera telah menimbulkan dampak signifikan terhadap berbagai sektor, termasuk sektor pertanian yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah tersebut. Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman, dalam Rapat Koordinasi Satgas Pemulihan Bencana DPR RI dengan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Pemerintah pada hari Rabu, 18 Februari 2026, mengungkapkan bahwa sekitar 94.000 hektare (ha) sawah mengalami kerusakan akibat banjir. Kerusakan ini menjadi ancaman serius terhadap ketahanan pangan regional dan nasional, serta mata pencaharian jutaan petani yang bergantung pada sektor pertanian.
Kerusakan lahan sawah seluas 94.000 hektare merupakan angka yang sangat besar dan menunjukkan skala bencana yang melanda Sumatera. Dampak dari kerusakan ini tidak hanya terbatas pada hilangnya potensi hasil panen, tetapi juga pada kerusakan infrastruktur pertanian seperti irigasi, jalan pertanian, dan fasilitas penyimpanan hasil panen. Selain itu, banjir juga dapat menyebabkan erosi tanah, pencemaran air, dan penyebaran penyakit tanaman, yang dapat memperburuk kondisi lahan pertanian dan mempersulit upaya pemulihan.
Menyadari dampak yang sangat besar dari kerusakan ini, pemerintah telah mengambil berbagai langkah untuk memulihkan sektor pertanian di wilayah terdampak banjir. Mentan Amran Sulaiman menjelaskan bahwa pemerintah telah mengirim bantuan dan melakukan penanaman kembali di sekitar 39 ribu hektare lahan. Bantuan yang diberikan meliputi benih unggul, pupuk, alat pertanian, dan bantuan teknis kepada petani. Selain itu, pemerintah juga melakukan perbaikan infrastruktur pertanian yang rusak akibat banjir, seperti irigasi dan jalan pertanian.
Proses pemulihan lahan sawah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, menurut Amran, menunjukkan hasil yang menggembirakan. Sebagian besar lahan yang terdampak longsor justru tertutup humus yang subur, sehingga hanya membutuhkan perbaikan irigasi sebelum kembali ditanami. Hal ini menunjukkan bahwa potensi pemulihan lahan pertanian di wilayah terdampak banjir cukup besar, asalkan dilakukan dengan strategi yang tepat dan dukungan yang memadai.
Pemerintah juga memberikan perhatian khusus pada ketersediaan pangan di wilayah terdampak banjir. Amran memastikan bahwa ketersediaan pangan, khususnya beras, cukup untuk tiga bulan ke depan. Hal ini dicapai melalui berbagai upaya, seperti pengadaan beras dari daerah lain, stabilisasi harga beras, dan penyaluran bantuan pangan kepada masyarakat yang membutuhkan.
Selain bantuan langsung kepada petani dan masyarakat, pemerintah juga menyalurkan bantuan reguler dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) sebesar Rp 1 triliun, serta bantuan non reguler atau bantuan dari mitra dan Kementerian Pertanian (Kementan) peduli sebesar Rp 75,8 miliar. Total bantuan yang telah tersalurkan mencapai Rp 1.52 triliun. Bantuan ini digunakan untuk berbagai keperluan, seperti pembelian benih, pupuk, obat-obatan tanaman, perbaikan infrastruktur pertanian, dan bantuan sosial kepada petani dan masyarakat yang terdampak banjir.
Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, Amran mengakui bahwa proses pemulihan dan penanganan bencana masih membutuhkan anggaran yang cukup besar. Pemerintah memperkirakan membutuhkan anggaran sebesar Rp 4,7 triliun untuk proses pemulihan dan penanganan bencana hingga tahun 2027. Anggaran ini akan digunakan untuk berbagai kegiatan, seperti perbaikan infrastruktur pertanian, penyediaan benih dan pupuk, pelatihan petani, pengembangan sistem irigasi, dan program-program pemulihan ekonomi lainnya.
Untuk memenuhi kebutuhan anggaran tersebut, pemerintah telah menggeser anggaran reguler Kementan sebesar Rp 1,49 triliun untuk tahun 2025-2026. Selain itu, pemerintah juga mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 2,1 triliun untuk tahun 2026 dan Rp 1,1 triliun untuk tahun 2027 kepada Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Menteri Keuangan.
Upaya pemulihan sektor pertanian di Sumatera pasca banjir merupakan tantangan yang kompleks dan membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak. Pemerintah, petani, masyarakat, sektor swasta, dan organisasi non-pemerintah perlu bekerja sama untuk memastikan bahwa sektor pertanian dapat pulih dengan cepat dan berkelanjutan. Selain itu, penting juga untuk melakukan evaluasi terhadap sistem pengelolaan sumber daya alam dan tata ruang di wilayah Sumatera, untuk mencegah terjadinya bencana serupa di masa depan.
