GARUT, KABARNUSANTARA.ID – Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Garut Yuda Puja Turnawan mengaku sedih lantaran pemerintah kurang memberikan bantuan Rutilahu kepada masyarakat yang membutuhkan.
Ia mencontohkan saat konsolidasi ke Bungbulang, Kabupaten Garut, pihaknya bertemu 4 janda miskin yaitu Emak Enar di kampung ciketer desa bojong, Mak mae di kampung Tegaltengah desa Bojong, rukmini di kampung Pasirkudang desa karangwangi mekarmukti dan Ade di kampung Nagrak desa Cihikeu.
Kondisi rumah keempat janda tua ini sangat memprihatinkan. “Namun bantuan rutilahu dari APBN dan APBD tak kunjung mereka dapatkan,” katanya
Hal ini karena rumah mereka berada diatas tanah orang lain.
Ia mengaku sedih karena fenomena ini menggambarkan betapa bantuan rutilahu dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah bisa dikatakan belum optimal karena tak bisa dialokasikan ke masyarakat yang benar benar miskin.
“Dalam menentukan penerima bantuan, pemerintah menerapkan persyaratan tertentu. Syarat yang prinsip adalah tanah dan rutilahu milik sendiri,” katanya.
Diketahui Syarat yang paling utama penerima bantuan dari APBN dan APBD adalah tanah dan rutilahu milik sendiri.
“Bagaimana masyarakat yang sama sekali tak memiliki tanah?,” ungkap Yuda.
Untuk itu, kata dia, Perlu ada terobosan dalam pembahasan RAPBD 2021, dan perlu juga ada deregulasi agar masyarakat miskin yang tak memiliki tanah bisa mendapatkan bantuan untuk membangun rumah yang layak.
Reporter : MD Sumarna
