Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI), Hery Gunardi, menyampaikan pandangan kritis mengenai kondisi terkini sektor perbankan dan dampaknya terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Meskipun pemerintah telah mengalokasikan dana signifikan melalui saldo anggaran lebih (SAL) hingga mencapai Rp 200 triliun pada tahun sebelumnya, pertumbuhan kredit perbankan justru menunjukkan tren perlambatan. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran, terutama terkait potensi peningkatan risiko kredit macet (non-performing loan/NPL) yang diprediksi akan mencapai level tinggi pada tahun 2025.
Pernyataan Hery Gunardi ini menyoroti kompleksitas permasalahan yang dihadapi UMKM, yang menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia. UMKM memiliki peran krusial dalam menciptakan lapangan kerja, mendorong inovasi, dan berkontribusi pada pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB). Namun, pemulihan UMKM pasca pandemi Covid-19 masih belum optimal, dan tekanan terhadap arus kas menjadi kendala utama yang menghambat pertumbuhan sektor ini.
"Pertumbuhan kredit terus melambat sepanjang tahun 2024 hingga 2025. Di saat yang sama, angka NPL mulai meningkat sejak Desember 2024 dan bertahan di level yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan tekanan arus kas pelaku UMKM belum sepenuhnya pulih," ujar Hery Gunardi dalam acara OJK Institute secara virtual, Kamis (19/2/2026). Penjelasan ini mengindikasikan bahwa injeksi likuiditas dari pemerintah, meskipun signifikan, belum mampu secara efektif mendorong pertumbuhan kredit dan mengurangi risiko NPL.
Lebih lanjut, Hery Gunardi menekankan bahwa perlambatan pertumbuhan kredit bukan semata-mata disebabkan oleh masalah likuiditas. Faktor struktural dalam perekonomian domestik juga memegang peranan penting. Pelemahan yang terjadi pada tiga sektor utama penyumbang PDB, yaitu manufaktur, pertanian, dan perdagangan, turut berkontribusi pada perlambatan kredit. Ketiga sektor ini memiliki kontribusi besar terhadap PDB dan penyerapan tenaga kerja, sehingga kinerja yang kurang optimal akan berdampak signifikan pada perekonomian secara keseluruhan.
Penurunan konsumsi, yang menyebabkan margin usaha tertekan dan menghambat ekspansi, menjadi salah satu faktor utama yang mempengaruhi perlambatan kredit. Dalam kondisi seperti ini, pelaku usaha cenderung menahan diri untuk melakukan investasi dan ekspansi, yang pada akhirnya berdampak pada permintaan kredit.
"Ketika konsumsi melambat, margin usaha tertekan, ekspansi langsung tertahan. Dan ini tercermin pada pertumbuhan kredit yang melemah. Artinya, moderasi kredit saat ini bukan semata faktor likuiditas. Walaupun sudah diguyur dari pemerintah Rp 200 triliun, likuiditas tambahan tetapi sangat dipengaruhi oleh struktur sektoral ekonomi kita," jelas Hery Gunardi. Pernyataan ini menggarisbawahi pentingnya reformasi struktural untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Selain itu, Hery Gunardi juga menyoroti bahwa proyeksi pertumbuhan ekonomi dan arah kebijakan moneter saat ini belum mendapatkan respons positif dari pelaku usaha. Hal ini mencerminkan adanya sikap "wait and see" dari pelaku usaha, yang disebabkan oleh ketidakpastian dan keraguan terhadap prospek bisnis ke depan.
"Fasilitas kredit yang sudah disetujui oleh bank dan likuiditas tersedia tetapi realisasi penarikan tertahan. Ini mencerminkan sikap wait and see dari dunia usaha dan juga rumah tangga sebagai nasabah individu. Jadi tantangannya bukan pada supply dana tetapi pada kepercayaan dan prospek usaha ke depan, yang dibutuhkan bukan sekedar likuiditas tambahan tetapi penguatan keyakinan pelaku usaha agar ekspansi kembali berjalan," pungkasnya.
Pernyataan ini mengindikasikan bahwa tantangan yang dihadapi saat ini bukan hanya terkait ketersediaan dana, tetapi juga terkait dengan membangun kepercayaan dan keyakinan pelaku usaha terhadap prospek bisnis ke depan. Pemerintah dan otoritas terkait perlu mengambil langkah-langkah strategis untuk meningkatkan keyakinan pelaku usaha, sehingga mereka berani melakukan investasi dan ekspansi.
