Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan penting dengan jajaran Dewan Ekonomi Nasional (DEN) pada hari Rabu, 11 Maret 2026, di Jakarta. Pertemuan ini menjadi sorotan utama karena membahas isu-isu krusial terkait stabilitas ekonomi Indonesia di tengah gejolak global, khususnya eskalasi konflik di Timur Tengah. Kehadiran tokoh-tokoh penting seperti Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan, Chatib Basri, Mari Elka Pangestu, serta sejumlah menteri terkait, mengindikasikan keseriusan pemerintah dalam merumuskan langkah-langkah strategis untuk melindungi kepentingan nasional.
Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, dalam keterangannya pada Kamis, 12 Maret 2026, mengungkapkan bahwa fokus utama pertemuan adalah mengidentifikasi dan menganalisis potensi dampak konflik Timur Tengah terhadap perekonomian global dan domestik. Kondisi geopolitik yang semakin kompleks dan tidak menentu ini menuntut respons yang cepat dan tepat dari pemerintah, guna meminimalisir risiko dan memanfaatkan peluang yang mungkin muncul.
Pertemuan ini bukan sekadar forum diskusi, melainkan sebuah platform untuk melakukan stress test terhadap ketahanan ekonomi Indonesia. Prabowo Subianto dan jajaran DEN berusaha untuk memproyeksikan skenario-skenario terburuk yang mungkin terjadi, serta merancang strategi mitigasi yang komprehensif. Pendekatan proaktif ini sangat penting untuk memastikan bahwa Indonesia tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga tetap tumbuh dan berkembang di tengah tantangan global.
Salah satu poin penting yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah kondisi pasokan energi nasional. Di tengah kekhawatiran akan gangguan rantai pasok global akibat konflik Timur Tengah, pemerintah menegaskan bahwa pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan gas nasional saat ini masih dalam keadaan aman dan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Namun, pemerintah tidak berpuas diri dengan kondisi ini. Upaya berkelanjutan terus dilakukan untuk memantau perkembangan harga energi global dan menyiapkan langkah-langkah mitigasi agar dampaknya terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap terkendali.
Ketergantungan Indonesia pada impor energi merupakan salah satu kerentanan utama yang perlu diatasi. Oleh karena itu, Prabowo Subianto menekankan pentingnya percepatan program swasembada energi sebagai upaya mengurangi ketergantungan pada pasokan energi global. Langkah ini sejalan dengan visi pemerintah untuk membangun kemandirian ekonomi dan mengurangi eksposur terhadap fluktuasi pasar global. Swasembada energi bukan hanya tentang meningkatkan produksi energi dalam negeri, tetapi juga tentang diversifikasi sumber energi dan pengembangan energi baru dan terbarukan. Investasi dalam energi surya, angin, hidro, dan biomassa menjadi kunci untuk menciptakan sistem energi yang lebih berkelanjutan dan resilien.
Selain isu energi, Prabowo Subianto juga menyoroti pentingnya penguatan digitalisasi pemerintahan. Digitalisasi dipandang sebagai salah satu kunci untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas birokrasi, serta mengurangi potensi korupsi dan inefisiensi. Salah satu inisiatif konkret yang sedang diuji coba adalah digitalisasi penyaluran bantuan sosial. Melalui sistem digital, penyaluran bantuan sosial dapat dilakukan secara lebih transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan efisiensi belanja negara, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang membutuhkan.
Digitalisasi pemerintahan bukan hanya tentang mengadopsi teknologi baru, tetapi juga tentang mengubah pola pikir dan budaya kerja birokrasi. Pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa aparatur sipil negara (ASN) memiliki keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mengoperasikan dan memelihara sistem digital. Selain itu, pemerintah juga perlu membangun infrastruktur digital yang memadai, termasuk jaringan internet yang cepat dan andal, serta sistem keamanan siber yang kuat.
Dalam konteks global yang semakin kompleks dan dinamis, Prabowo Subianto meminta seluruh jajaran pemerintah untuk terus meningkatkan kewaspadaan terhadap dinamika global yang berkembang. Antisipasi dan kesiapan kebijakan dinilai penting agar stabilitas ekonomi nasional tetap terjaga di tengah ketidakpastian global. Pemerintah perlu memiliki early warning system yang efektif untuk mendeteksi potensi risiko dan peluang, serta meresponsnya dengan cepat dan tepat.
Kewaspadaan terhadap dinamika global bukan hanya tentang memantau perkembangan ekonomi dan politik di negara-negara lain, tetapi juga tentang memahami tren teknologi dan inovasi yang sedang berkembang. Pemerintah perlu berinvestasi dalam riset dan pengembangan (R&D) untuk mengembangkan teknologi baru yang dapat meningkatkan daya saing industri Indonesia. Selain itu, pemerintah juga perlu menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk menarik investasi asing langsung (FDI) di sektor-sektor strategis.
