Jakarta – Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), mengambil langkah strategis dengan mengalihkan sebagian besar impor minyak dan gas (migas) dari negara-negara di Asia Tenggara, Timur Tengah, dan Afrika ke Amerika Serikat (AS). Kebijakan ini ditegaskan oleh Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, sebagai bagian dari kesepakatan dagang yang lebih luas, dikenal sebagai Agreements on Reciprocal Trade (ART), yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto dan mantan Presiden AS, Donald Trump. Kesepakatan ini, yang nilai impornya mencapai US$ 15 miliar atau sekitar Rp 253,32 triliun (dengan kurs Rp 16.888), menandai perubahan signifikan dalam strategi pengadaan energi Indonesia, dengan tujuan utama mencapai keseimbangan neraca perdagangan yang lebih baik.
Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa pembelian migas dari AS ini tidak akan menambah volume impor secara keseluruhan. Melainkan, ia menekankan bahwa ini adalah upaya untuk menggeser sumber impor, dari yang sebelumnya bergantung pada negara-negara di kawasan Asia Tenggara, Timur Tengah, dan Afrika, ke AS. Langkah ini dipandang sebagai cara untuk memenuhi komitmen yang tercantum dalam perjanjian dagang ART, di mana Indonesia berjanji untuk meningkatkan pembelian produk-produk AS, termasuk migas, guna menyeimbangkan neraca perdagangan antara kedua negara.
"Dalam perjanjian tersebut telah dimuat secara jelas bahwa untuk memberikan keseimbangan neraca perdagangan kita maka kita dari sektor ESDM akan membelanjakan kurang lebih sekitar US$15 miliar. Dari 15 miliar dolar ini terdiri dari membeli BBM jadi, kemudian LPG, dan crude," ujar Bahlil dalam konferensi pers daring yang diadakan pada Jumat, 20 Februari 2026.
Pernyataan ini menggarisbawahi komitmen pemerintah Indonesia untuk memenuhi kesepakatan dagang dengan AS, sekaligus menunjukkan bahwa sektor ESDM memainkan peran kunci dalam upaya mencapai keseimbangan neraca perdagangan. Impor migas dari AS, yang meliputi Bahan Bakar Minyak (BBM) jadi, Liquefied Petroleum Gas (LPG), dan minyak mentah (crude oil), diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap neraca perdagangan Indonesia.
Lebih lanjut, Bahlil menegaskan bahwa kebijakan ini tidak akan berdampak negatif pada ketersediaan energi di dalam negeri. Ia meyakinkan publik bahwa volume impor BBM secara keseluruhan akan tetap sama, hanya saja sumber impornya yang diubah. "15 miliar dolar AS kita untuk membeli BBM di Amerika Serikat bukan berarti kita menambah volume impor. Namun kita menggeser sebagian volume impor kita dari beberapa negara, di antaranya negara dari Asia Tenggara, Middle East dan beberapa negara di Afrika. Secara keseluruhan neraca komoditas daripada pembelian BBM kita dari luar negeri itu sama, cuma kemudian kita geser," jelasnya.
Penjelasan ini penting untuk meredakan kekhawatiran tentang potensi gangguan pasokan energi akibat perubahan kebijakan impor. Pemerintah berusaha meyakinkan bahwa ketersediaan BBM dan LPG akan tetap terjaga, meskipun sumber impornya telah dialihkan ke AS.
Selain BBM, impor LPG juga menjadi fokus dalam kesepakatan dagang dengan AS. Bahlil menyebutkan bahwa volume impor LPG Indonesia mencapai sekitar 7 juta ton per tahun, dan sebagian besar berasal dari AS. Dalam rangka menindaklanjuti kesepakatan dagang ART, pemerintah berencana untuk meningkatkan volume impor LPG dari AS.
"Kita tahu bahwa impor kita cukup besar di LPG kurang lebih sekitar 7 juta ton/tahun dan salah satu yang selama ini sudah kita lakukan juga adalah sebagian kita ambil dari Amerika. Tapi volumenya kita akan naikkan," terang Bahlil.
Peningkatan impor LPG dari AS ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk mengurangi ketergantungan pada impor LPG dari negara-negara lain, serta memperkuat hubungan dagang dengan AS. Langkah ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap diversifikasi sumber energi Indonesia, serta meningkatkan ketahanan energi nasional.
