Jakarta – Konflik yang berkecamuk di Timur Tengah, melibatkan Amerika Serikat dan Israel melawan Iran, diprediksi oleh Prasasti Center for Policy Studies akan berlangsung dalam jangka waktu yang signifikan. Situasi geopolitik yang memanas ini berpotensi besar mengguncang stabilitas ekonomi Indonesia, terutama melalui mekanisme kenaikan harga bahan bakar dan disrupsi pada rantai pasok global.
Piter Abdullah, Policy and Program Director Prasasti, menekankan bahwa kerentanan utama yang akan dihadapi Indonesia dalam skenario ini adalah terbatasnya cadangan dan pasokan energi global. Timur Tengah, termasuk Iran, merupakan salah satu produsen minyak mentah terbesar di dunia. Eskalasi konflik bersenjata akan memperparah gangguan di Selat Hormuz, jalur maritim strategis yang menjadi lalu lintas bagi sekitar 20-30% perdagangan minyak dunia. Disrupsi pada jalur vital ini akan memicu shock pada rantai pasok energi global, yang berujung pada lonjakan harga minyak mentah dunia.
"Ini bukan hanya sekadar hambatan di Selat Hormuz," tegas Piter. "Serangan yang menyasar kilang-kilang minyak akan sangat mengganggu suplai minyak global." Dalam jumpa media yang diadakan pada Jumat, 13 Maret 2026, Piter memperkirakan bahwa harga minyak global berpotensi meroket hingga US$ 150 per barel. Meskipun sempat terjadi penurunan harga sementara akibat sentimen positif dari rencana Badan Energi Internasional (IEA) untuk melepas 400 juta barel minyak guna mengompensasi hilangnya pasokan akibat penutupan Selat Hormuz, Piter meyakini bahwa perang yang berkepanjangan akan mendorong harga minyak kembali naik secara signifikan.
Lebih lanjut, Piter menyoroti bahwa konflik di Timur Tengah akan menimbulkan gangguan yang signifikan pada rantai pasok global. Biaya logistik, khususnya untuk kegiatan ekspor-impor, akan melonjak, menyebabkan kelangkaan dan kenaikan harga produk. "Biaya pengiriman pasti akan naik," ujarnya. "Selain naik, juga akan semakin sulit. Ini berarti kegiatan transaksi perdagangan dunia pasti akan turun. Ekspor-impor akan terpengaruh. Bagi Indonesia, meskipun kita bukan negara eksportir utama, hal ini pasti akan mengganggu ekonomi kita."
Ketergantungan Indonesia pada impor bahan baku dan bahan penolong untuk industri manufaktur menjadi titik rentan. Gangguan pada rantai pasok akan mengganggu aktivitas ekonomi secara keseluruhan, yang pada akhirnya akan berdampak pada penerimaan pajak negara, baik dari sektor ekspor maupun pajak pertambahan nilai (PPN).
Strategi Mitigasi: Apa yang Bisa Dilakukan Pemerintah?
Menghadapi risiko yang ditimbulkan oleh konflik geopolitik di kawasan yang menjadi jalur utama perdagangan energi dunia, negara-negara pengimpor seperti Indonesia harus meningkatkan kewaspadaan. Cadangan energi yang terbatas mempersempit ruang gerak kebijakan jika terjadi gangguan pasokan global.
Piter mengidentifikasi tiga skema utama yang dapat dipertimbangkan oleh pemerintah untuk menghadapi potensi kenaikan harga minyak akibat konflik di Timur Tengah. Setiap skema memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing.
-
Mekanisme Harga Pasar: Skema pertama adalah dengan melepaskan harga bahan bakar domestik sepenuhnya mengikuti mekanisme harga pasar global tanpa intervensi pemerintah. Dengan demikian, pemerintah tidak perlu mengalokasikan anggaran subsidi tambahan untuk menahan kenaikan harga di dalam negeri. Namun, risiko dari skema ini adalah potensi inflasi yang tidak terkendali, yang dapat menggerus daya beli masyarakat dan mengganggu stabilitas ekonomi. Hal ini dapat menyebabkan penurunan pertumbuhan ekonomi yang signifikan, peningkatan pengangguran, dan masalah sosial lainnya.
