Jakarta – Pemerintah Indonesia menegaskan kembali komitmennya terhadap hilirisasi industri pertambangan dan menekankan bahwa kerja sama dengan Amerika Serikat (AS) di sektor mineral kritis akan difokuskan pada investasi dan pengembangan teknologi, bukan pada ekspor mineral mentah. Pernyataan ini muncul setelah penandatanganan perjanjian dagang terkait tarif resiprokal atau Agreements on Reciprocal Trade (ART) antara Presiden terpilih Prabowo Subianto dan mantan Presiden AS Donald Trump, yang menimbulkan berbagai interpretasi di kalangan pelaku industri dan masyarakat.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia secara tegas membantah spekulasi bahwa kesepakatan tersebut akan membuka pintu bagi ekspor mineral mentah Indonesia ke AS. Dalam konferensi pers yang disiarkan melalui kanal YouTube Kementerian ESDM, Bahlil menjelaskan bahwa fokus utama kerja sama ini adalah menarik investasi AS untuk membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral (smelter) di Indonesia.
"Jangan sampai ada kesalahpahaman. Kita tidak akan membuka ekspor barang mentah. Yang kita maksudkan adalah, setelah dilakukan pemurnian di dalam negeri, hasilnya kemudian bisa diekspor. Ini perlu diperjelas agar tidak terjadi interpretasi yang keliru," tegas Bahlil.
Pemerintah Indonesia, menurut Bahlil, akan memberikan prioritas dan kemudahan bagi perusahaan-perusahaan AS yang berminat untuk berinvestasi di sektor pengolahan mineral. Kemudahan ini termasuk penyederhanaan perizinan, insentif fiskal, dan dukungan infrastruktur yang diperlukan untuk membangun dan mengoperasikan smelter.
"Kami telah bersepakat untuk memfasilitasi pengusaha-pengusaha Amerika Serikat untuk melakukan investasi, dengan tetap menghargai aturan-aturan yang berlaku di negara kita. Kita akan memberikan prioritas untuk mendukung dan memfasilitasi eksekusi investasi tersebut," lanjutnya.
Bahlil mencontohkan, jika perusahaan AS ingin membangun smelter nikel di Indonesia, pemerintah akan memberikan dukungan penuh dan ruang yang sebesar-besarnya. Kebijakan ini, menurutnya, juga berlaku untuk investor dari negara lain yang ingin berinvestasi di sektor pengolahan mineral Indonesia.
Pernyataan Bahlil ini sejalan dengan visi pemerintah Indonesia untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam melalui hilirisasi industri. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mendorong pembangunan smelter di berbagai wilayah Indonesia, dengan tujuan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan negara, dan mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, sebelumnya juga menegaskan bahwa Indonesia sangat terbuka untuk bekerja sama dengan AS dalam pengelolaan sektor mineral kritis. Ia menjelaskan bahwa mineral kritis yang dimaksud adalah mineral yang memiliki nilai strategis bagi industri, seperti nikel, kobalt, litium, dan rare earth elements (REE).
"Mineral kritis kita sudah sebutkan bahwa itu adalah terkait dengan industrial mineral, artinya ada secondary process dan Indonesia terbuka untuk kerjasama investasi maupun teknologi baik critical mineral maupun rare earth," ujar Airlangga.
